Pemerintah Uji CNG Tabung 3 kg Mengurangi Beban Impor LPG

Garis besar rencana pemerintah Indonesia mengadopsi CNG dalam tabung setara LPG 3 kg telah menjadi topik hangat. Ide ini muncul sebagai upaya menekan beban impor energi, sekaligus menawarkan alternatif yang lebih murah bagi konsumen. Pemerintah menilai bahwa CNG dapat mengurangi ketergantungan pada LPG subsidi, yang selama ini menjadi beban anggaran negara.

Compressed Natural Gas, atau CNG, adalah gas alam yang dimampatkan pada tekanan tinggi, biasanya di atas 200 bar. Gas ini terdiri lebih dari 95 % metana (CH₄) dan dapat disimpan dalam tabung berkapasitas kecil maupun besar. Tekanan tinggi membuat CNG lebih mudah didistribusikan, namun juga menuntut peralatan khusus untuk penyimpanan dan pengiriman.

Keunggulan CNG terletak pada emisi yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil lain. Selain itu, harga CNG cenderung lebih stabil karena pasokan domestik yang melimpah. Menurut data, CNG dapat dijual hingga 30 % lebih murah daripada LPG, bahkan tanpa subsidi. Faktor utama adalah tidak perlu mengimpor gas, sehingga biaya transportasi dapat ditekan.

Pemerintah sedang menguji coba CNG dalam tabung 3 kg untuk memudahkan pengguna. Tekanan CNG pada ukuran ini mencapai 200‑250 bar, sehingga modifikasi tabung menjadi tantangan teknis. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa uji coba ini akan selesai dalam dua atau tiga bulan ke depan.

“Kita merumuskan untuk mencari alternatif lain. CNG adalah salah satu alternatifnya. Nah, CNG ini kan sudah dipakai hotel, restoran, MBG, sudah ada, tapi pada klasifikasi yang 20 kilogram ke atas, ada yang 10‑10 kilogram ke atas,” ujar Bahlil usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

“Nah, untuk CNG dalam tabung 3 kg, Bahlil bilang sampai saat ini masih diuji coba karena tekanan CNG cukup besar untuk digunakan. Modifikasi CNG dalam tabung 3 kg akan rampung dalam dua atau tiga bulan ke depan.”

Penggunaan CNG sebagai pengganti LPG 3 kg dipandang sebagai langkah strategis untuk menekan impor. Bahlil menjelaskan bahwa negara mengeluarkan antara Rp 130 triliun‑Rp 140 triliun setiap tahun untuk impor LPG. Dengan volume impor mencapai 8,6 juta ton, beban devisa menjadi signifikan, terutama saat harga minyak dunia naik. Menurutnya, subsidi yang saat ini mencapai Rp 80‑87 triliun juga perlu dipertimbangkan ulang.

“Bayangkan kita impor per tahun itu 8,6 juta ton untuk konsumsi. Saat bersamaan, devisa setiap tahun hanya untuk membeli LPG, sekitar Rp 130‑140 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia seperti sekarang, itu pasti lebih besar lagi. Subsidi kita, itu Rp 80‑87 triliun,” ujarnya.

Untuk kebijakan subsidi, Bahlil menegaskan bahwa masih dalam tahap kajian. Ia menekankan bahwa subsidi akan tetap difokuskan pada rakyat yang membutuhkan. “Arahan bapak presiden, baik CNG maupun LPG akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat yang memang harus dibantu. Dengan demikian, subsidi saya pastikan masih menjadi yang harus dilakukan untuk rakyat ya. Doakan seperti itu ya. Minimal sama (Harganya dengan LPG). Minimal sama,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, CNG dapat dijual hingga 30 % lebih murah daripada LPG. Ia menambahkan, “Kenapa dia lebih murah? Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya kan ada di kita, di dalam negeri. Jadi, kita tidak melakukan impor. Cost transportasinya aja udah bisa meng-cover.”

Potensi CNG semakin kuat dengan penemuan cadangan gas alam sekitar 3.000 MM di Kalimantan Timur. Jika alokasi pasokan ini diarahkan ke pasar domestik, CNG dapat memenuhi kebutuhan energi nasional tanpa harus mengimpor. Dengan demikian, penggunaan CNG dalam tabung 3 kg dapat menjadi solusi praktis bagi konsumen, mengurangi ketergantungan pada LPG subsidi, dan menurunkan beban devisa negara.