Pemerintah Uji Skema War Ticket, Singkatkan Antrean Haji

Di Badung, pemerintah sedang meneliti skema pendaftaran haji yang disebut war ticket untuk mempersingkat antrean yang sudah berlangsung puluhan tahun di banyak daerah. 29 April 2026 menjadi titik acuan ketika Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan hal tersebut di Puspem Badung, Bali.

Ia menegaskan, “Itu sedang dikaji untuk memastikan kita ingin memotong antrean haji supaya lebih pendek.” Hal ini muncul karena daftar tunggu nasional telah mencapai 5,7 juta orang calon jemaah. Durasi antrean yang sangat panjang bahkan mencapai 26 tahun di daerah dengan masa tunggu paling lama di Indonesia.

Menanggapi data tersebut, Dahnil berkata, “Karena sekarang antrenya lama sekali, 26 tahun paling lama sekarang, dan yang antre itu ada 5,7 juta orang.” Ia menekankan perlunya kajian mendalam agar perubahan regulasi tetap adil bagi mereka yang sudah mendaftar lebih awal.

“Ya justru itu masalah keadilan, makanya sedang kita bahas skemanya. Justru karena kita ingin supaya lebih adil, supaya jemaah tidak mengantre lebih lama lagi,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa pembahasan skema baru ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh calon jemaah.

Keputusan akhir mengenai mekanisme teknis dan waktu pelaksanaan war ticket masih belum ditetapkan secara resmi. “Belum, ini masih diwacanakan,” pungkas Dahnil. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap pematangan internal di Kementerian Haji dan Umrah.

Dengan skema ini, pemerintah berharap dapat memberikan solusi konkret bagi jutaan calon jemaah yang terjebak dalam antrean panjang. Namun, proses evaluasi masih berlangsung, dan keputusan akhir akan diputuskan setelah kajian lebih lanjut.

Skema war ticket diusulkan sebagai upaya mengurangi antrean haji yang sudah berusia puluhan tahun, namun masih berada dalam tahap internal. Pemerintah tetap menekankan pentingnya keadilan bagi semua calon jemaah, sementara keputusan teknis dan waktunya masih belum final.