Pemkot Bandung Ganti Jalur Potong Kabel Udara, Fokus Aman

Bandung, 2 Juni 2026 – Pemerintah Kota Bandung (Pemkot) telah mengumumkan rencana pemotongan kabel udara di wilayah strategis kota. Rencana ini dimaksudkan untuk memfasilitasi proyek ducting atau penurunan kabel bawah tanah yang akan meningkatkan infrastruktur telekomunikasi.

Awalnya, rute yang ditargetkan berada di kawasan Jalan Asia Afrika hingga Jalan Sunda. Namun, ketika proses pemotongan dijalankan, ternyata tidak berhasil. Menurut Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, kegagalan tersebut disebabkan oleh risiko blackout internet yang dapat mengganggu layanan perbankan dan proses SPMB 2026.

Setelah evaluasi, Pemkot memutuskan untuk mengubah jalur pemotongan ke Jalan Merdeka, yang berada dekat Balai Kota Bandung. Rencana baru ini dipilih karena sudah dipastikan tidak akan menimbulkan gangguan pada layanan publik.

Farhan menjelaskan, “Jalur pertama (Asia Afrika) tadi belum berhasil, kita masuk jalur kedua. Jalur kedua sudah dipastikan pemotongan ini tidak akan mengganggu pelayanan publik, tidak akan ada black out. Jadi kita ini sudah selesai backup‑nya.”

Ia menegaskan bahwa Pemkot tetap bersikukuh untuk melanjutkan pemotongan kabel udara. “Maka tadi di Asia Afrika, saya minta seluruh pelaku ya dari Apjatel, Apji, dari para operator internet provider serta dari PT BII itu untuk melakukan lagi kesepakatan kapan mereka akan siapnya untuk langsung dipotong,” ujarnya.

Farhan menambahkan, “Kalau kita sebagai regulator, yang pasti tetap akan melakukan pemotongan. Nah, cuman dalam pemotongan ini kita harus mempertimbangkan bagaimana pengaruhnya terhadap jangan sampai terjadi dampak negatif yang namanya blackout layanan publik. Itu sih, kalau sekarang mah jalur ini aman.”

Untuk memastikan tidak ada gangguan, Pemkot memberi tenggat waktu hingga sore hari pada 2 Juni 2026. Wali Kota menegaskan bahwa setiap pemotongan harus disertai backup internet terlebih dahulu. “Kan gini, kalau kita mau potong, kita mesti pastikan bahwa semua backup‑nya sudah jalan untuk pelayanan publik. Nah, ini sampai semalam kita evaluasi, tadi subuh juga kita evaluasi, ternyata memang belum siap. Maka tadi saya paksa mereka untuk berkesepakatan kapan siapnya. Kan kalau tanggal 2 Juni ini pemerintah yang menentukan. Nah, kalau mereka siapnya kapan, itu yang kita kejar nanti,” katanya.

Farhan juga menyatakan, “Itu belum tahu, mereka lagi berkesepakatan. Sore ini mereka akan lapor ke saya dan nanti akan diumumkan. Berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan para pelaku, maka pemerintah boleh memotong tanggal berapa.”

Dengan langkah ini, Pemkot berharap dapat meminimalkan risiko gangguan layanan publik sekaligus mempercepat proses penurunan kabel bawah tanah. Rencana ini menunjukkan komitmen pemerintah kota untuk terus mengembangkan infrastruktur telekomunikasi sambil menjaga stabilitas layanan publik.