Pemprov Jawa Timur Awasi 2.000 Lapak Kurban Idul Adha

Pemprov Jawa Timur menyiapkan skema khusus menjelang Idul Adha untuk mengawasi lapak penjualan hewan kurban, terutama yang bermunculan di tepi jalan raya. Skema ini bertujuan memastikan setiap lapak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dan memiliki izin resmi dari pemerintah daerah.

Indyah Aryani, Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, menegaskan bahwa lapak kurban tidak boleh berdiri sembarangan. “Untuk lapak di pinggir jalan itu ada SOP yang sudah kita buat. Lapak harus mendapatkan izin. Jadi sudah ada titik-titik tertentu yang direkomendasikan dan dilaporkan ke kami,” ujarnya saat mengunjungi peternakan sapi di Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (02 Mei 2026). Pada kunjungan tersebut, Indyah mendampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Menurut data yang dikumpulkan, lebih dari 2.000 lapak hewan kurban di seluruh Jawa Timur telah dilaporkan dan menjalani asesmen oleh petugas. Pengawasan tidak hanya mencakup lokasi, tetapi juga kesehatan hewan yang dijual. “Pemeriksaan ante-mortem dilakukan sebelum hewan disembelih untuk memastikan kondisi kesehatan, sementara post-mortem dilakukan setelah penyembelihan guna memastikan organ dalam layak konsumsi,” ungkap Indyah.

Petugas pemeriksa kesehatan terdiri dari dokter hewan dan paramedis. “Kita juga berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Hewan dari Unair, Brawijaya, dan Wijaya Kusuma,” imbuhnya. Kerja sama ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan hewan kurban dan mencegah penyebaran penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD).

Indyah menegaskan bahwa meskipun masih ada kasus, kondisi di Jawa Timur tetap terkendali berkat pengawasan ketat serta program vaksinasi dan pengobatan. Di sisi lain, ketersediaan hewan kurban di provinsi ini dipastikan dalam kondisi surplus. Tahun ini, kebutuhan hewan kurban diprediksi sekitar 427 ribu ekor, sementara stok jauh melampaui angka tersebut. “Untuk sapi tersedia sekitar 629 ribu ekor, kambing 940 ribu ekor, domba 444 ribu ekor, dan kerbau sekitar 1.600 ekor. Artinya kita surplus dan bahkan bisa menopang kebutuhan provinsi lain,” paparnya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menambahkan bahwa kondisi hewan kurban di wilayahnya aman dan layak. Ia juga menekankan bahwa pengawasan kesehatan hewan kini semakin diperketat, terutama sejak munculnya kasus PMK dalam dua tahun terakhir. “Kurban kita aman. Pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem ini kita lakukan untuk memastikan semuanya sehat dan layak konsumsi,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah ini, Pemprov Jawa Timur berupaya menjaga kualitas dan keamanan hewan kurban, sekaligus memastikan suplai yang cukup bagi masyarakat di provinsi dan sekitarnya. Program ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi kesehatan publik dan mendukung praktik keagamaan secara bertanggung jawab.