Penerbangan Domestik: Fuel Surcharge Baru Berlaku 13 Mei

Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan aturan baru mengenai biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge pada tiket pesawat kelas ekonomi domestik. Aturan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 dan akan mulai diberlakukan pada 13 Mei 2026.

Menurut AHY, penyesuaian tarif ini dirancang secara terukur, mengingat kenaikan harga energi dunia yang dipicu konflik di Timur Tengah. Ia menekankan bahwa pemerintah berusaha menyeimbangkan kebutuhan industri penerbangan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

“Memang tidak selalu mudah untuk menghadapi dinamika dunia seperti ini, tetapi mudah‑mudahan ada perbaikan situasi dan sekaligus juga (harga tiket pesawat) tidak terlalu memberatkan masyarakat,” ujar AHY.

AHY menjelaskan bahwa tekanan geopolitik global masih memengaruhi sektor transportasi dan industri penerbangan di Indonesia. Ia menambahkan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran publik terkait potensi kenaikan harga tiket menjelang liburan sekolah dan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, periode yang biasanya meningkatkan mobilitas perjalanan nasional.

Sebagai Menko yang mengawasi Kementerian Perhubungan, AHY menegaskan bahwa penyesuaian tarif penerbangan bukanlah keputusan yang mudah. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan kemampuan ekonomi masyarakat luas.

“Oleh karena itu negara‑negara di dunia termasuk Indonesia harus melakukan langkah‑langkah yang tidak mudah tapi penyesuaian dan memang ini akan berdampak pada masyarakat, tetapi ini yang memang harus diambil,” jelas AHY.

Ia menegaskan bahwa pemerintah terus membahas berbagai opsi kebijakan bersama Kementerian Perhubungan untuk memastikan penyesuaian harga tiket tetap berada dalam batas yang wajar dan terukur. Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia guna mencari solusi terbaik menghadapi tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga energi dunia saat ini.

AHY berharap kondisi geopolitik global, terutama konflik di kawasan Timur Tengah, dapat segera membaik sehingga tekanan terhadap pasar energi dunia dan sektor penerbangan dapat berangsur menurun secara bertahap. Ia menambahkan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi global sekaligus memastikan kebijakan transportasi udara nasional tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta keberlangsungan industri penerbangan Indonesia.

“Karena semakin meningkatnya harga energi dunia termasuk untuk sektor penerbangan dan menjadi atensi kita semuanya, kita juga berharap situasi krisis di Timur Tengah ini bisa semakin membaik dari waktu ke waktu,” kata AHY.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan menyesuaikan besaran fuel surcharge angkutan udara guna merespons fluktuasi harga avtur dan menjaga keseimbangan biaya operasional maskapai serta keterjangkauan tarif penerbangan. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi.

Lukman F. Laisa, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 mengatur Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) sebagai dampak fluktuasi bahan bakar (fuel surcharge) tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Dalam keputusan tersebut, besaran fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata‑rata harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan. Persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas, menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku.

“Adapun persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku,” ujar Lukman.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional sekaligus melindungi konsumen dari kenaikan harga yang tidak terkontrol. Penyesuaian tarif ini diharapkan dapat menyesuaikan biaya operasional maskapai dengan kondisi pasar energi global, tanpa memberatkan masyarakat secara signifikan.

Secara keseluruhan, kebijakan fuel surcharge ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menanggapi dinamika harga energi dunia, menjaga stabilitas industri penerbangan, dan melindungi kepentingan konsumen. Meskipun akan menimbulkan kenaikan harga tiket, pemerintah berusaha memastikan kenaikan tersebut tetap terukur dan dapat diterima oleh masyarakat luas.