Pentagon dan Google, Kerja Sama AI Gemini Kenegaraan

Google menghadapi protes dari ratusan karyawan yang menuntut perubahan dalam kebijakan penggunaan teknologi AI. Namun, langkah tersebut tampaknya tidak menghasilkan perubahan. Pentagon dilaporkan telah menandatangani kesepakatan resmi dengan Google untuk memanfaatkan sistem kecerdasan buatan Gemini di jaringan rahasia militer mereka.

Informasi ini diungkapkan oleh seorang pejabat AS anonim yang mengetahui detail kesepakatan tersebut. Meskipun isi pasti dan rincian kontraknya masih dirahasiakan, langkah ini semakin mengukuhkan ambisi Pete Hegseth, Menteri Pertahanan AS, yang bertekad mengubah militer AS menjadi pasukan yang mengutamakan AI.

Juru bicara Google, Kate Dreyer, tidak membantah maupun memberikan rincian spesifik mengenai kontrak rahasia tersebut. Namun, ia menegaskan posisi perusahaan dalam mendukung keamanan nasional. “Kami bangga menjadi bagian dari konsorsium luas yang terdiri dari laboratorium AI terkemuka serta perusahaan teknologi dan cloud yang menyediakan layanan infrastruktur AI untuk mendukung keamanan nasional,” ujar Dreyer.

Dreyer juga menambahkan bahwa Google tetap berpegang teguh pada konsensus bahwa AI tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal domestik atau persenjataan otonom tanpa adanya pengawasan manusia yang tepat.

Langkah keras Pentagon ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Michael Horowitz, mantan pejabat senior pertahanan yang kini menjadi profesor di University of Pennsylvania, mencatat bahwa sistem AI Google sebelumnya sudah digunakan di sistem publik.

Departemen Pertahanan AS sendiri telah lama merangkul AI, mulai dari menganalisis rekaman drone saat melawan ISIS, merampingkan logistik, hingga secara aktif menggunakan AI untuk dukungan penargetan intelijen dalam perang dengan Iran saat ini.

Kesepakatan dengan Google ini terjadi di tengah upaya gencar Pentagon dalam beberapa bulan terakhir untuk menegosiasikan kontrak baru dengan empat raksasa AI Amerika. Pentagon ingin memasukkan klausul yang mengizinkan “segala penggunaan yang sah” atas sistem AI tersebut.

Polisi sapu jagat ini memicu kontroversi panas, terutama dengan Anthropic. CEO Anthropic, Dario Amodei, menuntut jaminan kuat dari Pentagon bahwa model AI mereka tidak akan disalahgunakan. Akibat penolakan tersebut, Hegseth melabeli Anthropic sebagai “risiko rantai pasokan terhadap keamanan nasional”—sebuah sebutan yang biasanya hanya ditujukan untuk negara musuh.

Eskalasi memuncak pada akhir Februari lalu ketika Presiden Donald Trump turun tangan melarang seluruh lembaga federal menggunakan produk Anthropic. Buntutnya, Anthropic kini tengah menggugat Departemen Pertahanan AS di pengadilan.

Di sisi lain, OpenAI yang juga telah menyepakati kontrak serupa dengan Pentagon, terpaksa harus merevisi ulang bahasa dalam kesepakatan mereka setelah diprotes oleh publik. CEO OpenAI, Sam Altman, mengubah klausul kesepakatan agar layanan OpenAI “tidak digunakan secara sengaja untuk pengawasan domestik terhadap warga negara AS.”

Namun, jaminan di atas kertas sering kali berbeda dengan praktik di lapangan. Brian McGrail, Penasihat Senior di Center for AI Safety, memperingatkan bahwa badan intelijen sering mengambil interpretasi yang sangat bebas terhadap ketentuan kontrak mengenai pengawasan.

Karenanya, isi kontrak kerja sama ini bersifat tertutup dan rahasia, McGrail menyebut publik akan sangat kesulitan untuk menilai seberapa kuat sebenarnya larangan pengawasan domestik tersebut ditegakkan.

Kamis, 30 April 2026, NBC News melaporkan perkembangan ini, menyoroti ketegangan antara pemerintah dan perusahaan teknologi dalam konteks keamanan nasional.

Keputusan ini menandai langkah berani dalam mengintegrasikan teknologi AI ke dalam sistem pertahanan, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang batasan dan pengawasan. Seiring berjalannya waktu, bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi hubungan antara pemerintah, perusahaan AI, dan masyarakat akan menjadi sorotan utama.