Perbaikan Jalan Polman Tertunda, Warga Telah 9 km ke Puskesmas

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) di Sulawesi Barat mengakui kesulitan memperbaiki akses jalan yang dalam kondisi parah. Banyak warga terpaksa menempuh perjalanan berkilometer dengan berjalan kaki untuk mencapai puskesmas. Kendala utama bukan hanya kekurangan dana, tetapi juga regulasi karena sebagian jalan berada di kawasan hutan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Polman, Husain Ismail, menjelaskan bahwa sebagian ruas jalan di daerah pegunungan masih berada di dalam kawasan hutan. Untuk memperbaikinya, pihaknya harus memperoleh izin penggunaan kawasan. “Sebenarnya kalau yang daerah pegunungan memang ada beberapa ruas jalan itu kita masih dalam kawasan. Untuk penanganannya itu memerlukan izin penggunaan kawasan, itu yang pertama,” ungkapnya pada hari Rabu, 15 April 2026.

Husain menambahkan bahwa perbaikan jalan memerlukan anggaran besar. “Yang kedua, kalau kita berbicara jalan itu kan berbicara uang. Sekarang kondisi keuangan kita masih (terbatas), belum bisa kita selesaikan semua karena butuh anggaran banyak,” jelasnya. Ia juga menyatakan bahwa sejak tahun lalu Dinas PU Polman tidak lagi menerima Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penanganan jalan. “Dulu DAU itukan ditransfer ke daerah dalam bentuk gelondongan, Pemda yang mengatur. Sekarang sudah tidak seperti itu, dana khusus jalan itu tidak ada sekarang, kita harus cari sumber pendanaan lain, itu kita gunakan untuk penanganan jalan,” terangnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Husain meminta bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat. Ia menekankan perlunya pembiayaan khusus untuk akses jalan di wilayah pegunungan. “Saya kira kita memang sangat membutuhkan dari pusat dan provinsi untuk pembiayaan pembenahan akses jalan tersebut khususnya yang berada di wilayah pegunungan. Itu masih perlu penanganan khusus,” kata Husain.

Ia menyoroti beberapa akses jalan di daerah pegunungan yang memerlukan perhatian lebih. “Kita tetap ada pembenahan, hampir dua tahun terakhir ini justru daerah pegunungan yang kita beri banyak anggaran ke sana. Hanya saja tidak bisa menjangkau semua. Ke Ratte, Lenggo, Piriang, ada juga akses Alu Puppuring yang perlu mendapat penanganan khusus,” tambahnya. Husain juga menyebutkan kebutuhan jembatan di beberapa sungai, seperti Sungai Mandar dan Kalumammang, yang memerlukan anggaran besar.

Kasus nyata tentang kondisi jalan terungkap ketika dua wanita sakit di Polman harus ditandu ke puskesmas karena akses jalan rusak. Perjuangan warga menandu pasien tersebut terekam kamera dan menjadi viral. Kasus pertama melibatkan Sitti Halija, 60 tahun, yang harus ditandu sejauh 9 kilometer di Desa Ratte menuju Desa Taramanu Tua, Kecamatan Tutar, pada Sabtu, 11 April 2026. Warga yang menuntun Sitti menyeberangi empat sungai berbatu untuk mencapai puskesmas. “Sakit orang tua, sudah tidak bisa jalan kaki dan naik motor. 9 kilo perjalanan ditandu, ada 4 sungai dilewati,” ujar Aco Yaqub, seorang warga, pada hari Minggu, 12 April 2026.

Kasus kedua melibatkan Nurjannah, yang harus ditandu sejauh 12 kilometer menuju puskesmas pada Senin, 13 April 2026. Akses dari kampung halamannya di Desa Lenggo, Kecamatan Bulo, masih rusak dan tidak dapat dilalui mobil. Anak Nurjannah, Ayub, mengatakan: “Ditandu kurang lebih 12 kilometer. Lebih kurang 5 jam jalan kaki,” pada hari Rabu, 15 April 2026.

Situasi ini menyoroti betapa pentingnya infrastruktur jalan bagi kesehatan masyarakat. Tanpa akses yang layak, warga harus menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, bahkan ketika mereka membutuhkan layanan medis. Pihak pemerintah setempat mengakui keterbatasan anggaran dan regulasi, namun tetap berusaha mencari solusi. Mereka berharap bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat dapat mempercepat perbaikan jalan, khususnya di daerah pegunungan yang paling membutuhkan.

Di tengah tantangan ini, warga Polman tetap berjuang. Mereka menuntun pasien dengan sepenuh hati, menyeberangi sungai, dan menempuh rute yang berbahaya. Keberhasilan perbaikan jalan akan meningkatkan akses kesehatan, mengurangi risiko bagi warga yang sakit, dan memperkuat konektivitas di wilayah pegunungan. Keterbatasan dana dan regulasi menjadi hambatan, namun upaya kolaboratif antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dapat membuka jalan bagi solusi yang lebih baik.