Perpusnas Ungkap Data Perpustakaan Sekolah Tidak Sinkron

Di Jakarta, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Endang Aminudin Aziz, mengungkapkan temuan lapangan terkait jumlah perpustakaan sekolah. Ia mengatakan data perpustakaan yang tercatat tidak sesuai dengan yang terlihat di lapangan.

Temuan ini muncul saat Perpusnas sedang menyiapkan penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Salah satu indikator IPLM adalah jumlah perpustakaan di sekolah. Aminudin menyatakan bahwa data yang terdaftar menunjukkan ada 219.000 perpustakaan di Indonesia, dan 78 % atau sekitar 170.000 di antaranya berada di sekolah.

Ia menegaskan: “Kami memiliki data jumlah perpustakaan seluruhnya itu yang terdata ada 219.000 dan 78% di antaranya itu adalah perpustakaan sekolah. Berarti begitu banyak perpustakaan sekolah itu jumlahnya.” Pernyataan ini diucapkan dalam acara Bincang Santai Dampak Nyata Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Penguatan Literasi melalui Sarana Perpustakaan yang Nyaman di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, pada 12 Mei 2026.

Namun, ketika masuk ke tahap evaluasi, keanehan muncul. Aminudin menjelaskan bahwa untuk data sampling evaluasi perpustakaan, Perpusnas semula meminta sekitar 67 % dari jumlah data awal. Namun, data jumlah perpustakaan tersebut ternyata tidak sesuai dengan lapangan sehingga tidak mencukupi kebutuhan sampel. Menanggapi situasi ini, Perpusnas menurunkan jumlah sampel menjadi 250 sekolah per kabupaten/kota setelah diskusi dengan pihak terkait.

Ia menambahkan: “Faktanya, itu tidak sampai 10 perpustakaan yang ada di sekolah (pada kabupaten/kota) yang bisa mengirimkan data. Sisanya kemana? Data ini nggak ada.”

Temuan ini kemudian dilaporkan Perpusnas kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Data awal diambil dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Aminudin menegaskan bahwa data yang ada saat itu sangat tidak sinkron.

“Datanya kan kami menggunakan data Dapodik. Berarti ada ketidaksinkronan antara data yang kita miliki di Dapodik dengan fakta di lapangan yang sebenarnya,” jelasnya.

Selanjutnya, Aminudin menyoroti risiko penyalahgunaan Dana BOS. Menurut peraturan, dana BOS dapat digunakan sekolah untuk membeli buku nonteks. Untuk memastikan, Perpusnas juga meminta data tersebut, namun data yang diminta tidak tersedia.

Ia berkata: “Artinya pembelanjaan kemana? Ini kan menjadi masalah.” Menurutnya, kebijakan Kemendikdasmen yang mengizinkan 10 % dari dana BOS untuk belanja buku nonteks sangat baik, tetapi harus disertai mekanisme pengawasan yang ketat.

“Kebijakan afirmatif dengan mencantumkan 10 % dari dana BOS untuk belanja buku nonteks itu adalah sebuah kebijakan yang sangat revolusioner menurut saya, tinggal bagaimana kita mengawalnya,” tegasnya.

Setelah pertemuan dengan Kemendikdasmen, disepakati bahwa data perpustakaan akan menggunakan Nomor Pokok Perusahaan (NPP), bukan lagi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Tujuannya agar data menjadi tunggal dan menyeragamkan model layanan pemberdayaan perpustakaan, baik di sekolah maupun nonsekolah.

“Supaya nanti model pembinaan perpustakaan yang dilakukan oleh perpustakaan nasional dan aparatnya gitu, itu betul-betul berdampak,” tambahnya.

Aminudin menekankan bahwa perpustakaan di masa depan tidak boleh hanya menjadi tempat menyimpan buku. Ia berharap guru atau tenaga kependidikan tidak merasa buruk saat ditugaskan di perpustakaan.

Ia menegaskan: “Perpustakaan ke depannya harus menjadi tempat pengembangan kreativitas dan ilmu pengetahuan, serta mampu menumbuhkan pola pikir yang baru.” Karena sumber‑sumber belajarnya ada di perpustakaan, ia menyarankan adanya program kontinu, seperti membaca 15 menit sebelum belajar dan proses belajar berjalan di perpustakaan tidak hanya di kelas.

Menurutnya, berbagai materi dan praktik belajar bisa dilakukan di perpustakaan. Kegiatan siswa membuat resensi buku pun dapat dijalankan di sana. Dibanding meminjamkan buku sendiri‑sendiri, ia menyarankan, lebih baik murid diajak ke perpustakaan dan mengerjakan tugas resensi secara bersama‑sama di sana.

“Anak TK, anak SD, anak SMA juga bisa melakukan itu, karena perpustakaan difasilitasi dengan fasilitas yang memadai. Ada bukunya dan ada sumber‑sumber lain,” katanya.

Perpusnas menegaskan pentingnya sinkronisasi data antara Dapodik dan realitas lapangan agar perencanaan dan alokasi dana BOS dapat berjalan efektif. Selain itu, penekanan pada peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan kreativitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas literasi di kalangan pelajar.