Prabowo Perintahkan KSP Tinjau Korupsi Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman untuk memeriksa celah potensi korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 5 Mei 2026. Dudung mengungkapkan bahwa ada banyak celah, termasuk “jual‑beli titik.”

“Banyak celahnya, banyak celahnya. Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual‑beli titik. Ya itu ada itu, salah satunya ya. Nanti akan saya lihat itu jual‑beli titik,” kata Dudung di gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Selasa (5 Mei 2026). Ia menolak menjelaskan celah lain yang berpotensi menimbulkan ketimpangan. Dudung menegaskan akan memeriksa langsung di lapangan untuk menilai potensi ketimpangan, termasuk yang berkaitan dengan makanan.

“Ah nanti, banyak, jangan saya buka semua di sini ya,” ujarnya. “Nanti itu juga akan ada yang kita temukan. Jadi kalau misalnya ditemukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya, nanti akan saya cek langsung di lapangan,” lanjut Dudung.

Dudung juga akan meninjau laporan mengenai SPPG yang ditutup namun insentif masih berjalan lancar. Ia mengacu pada data Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang mengungkapkan bahwa 1.720 SPPG di Indonesia disetop sementara. Ribuan dapur MBG ternyata tetap menerima insentif Rp 6 juta per hari meski operasionalnya dihentikan.

“Ah justru itu juga nanti akan saya cek. Sudah di‑suspend tapi masih insentif lancar, bahkan investornya itu masih dapat, masih menerima. Kan begitu,” ujarnya.

Prabowo menegaskan arahan kepada Dudung untuk memeriksa celah potensi ketimpangan di program prioritas nasional. Dudung menanggapi bahwa ia akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memperkuat kolaborasi, menyoroti program MBG dan Koperasi Merah Putih.

“Ya, Presiden mengarahkan kepada saya, ‘Pak Dudung, coba dicek’. Karena kan program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden, ya salah satunya MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, dan itu nanti akan kita cek. Maka saya akan mengaktifkan kembali berkolaborasi dengan stakeholder terkait,” ujarnya. “Minta doanyalah. Nanti dan kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan aja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, ya. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” tambah Dudung.

Di sisi lain, Irma Chaniago, anggota Komisi IX DPR RI, menanggapi arahan Presiden terhadap KSP dengan menilai bahwa Prabowo tidak main‑main dalam mengawal MBG. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan prioritas Presiden dan targetnya tidak boleh diabaikan.

“Program MBG ini kan prioritas presiden, dan target presiden tidak main‑main,” kata Irma saat dihubungi, Kamis (7 Mei 2026). Ia melihat bahwa Prabowo ingin MBG membantu anak Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan otak, IQ, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan ekonomi. “Tentu presiden tidak ingin program prioritas ini tidak sesuai target,” tambahnya.

Irma juga menyoroti bahwa isu‑isu seputar MBG sampai ke telinganya, sehingga wajar Prabowo memberi atensi khusus. Ia menegaskan bahwa berbagai masalah pelaksanaan program ini memang muncul, dan presiden harus memastikan pelaksanaannya profesional dan akuntabel. “Anggaran yang digelontorkan untuk MBG juga sangat besar. Prabowo ingin anggaran itu betul‑betul dipakai sesuai peruntukannya. Anggaran untuk mewujudkan hal tersebut sangat besar, untuk itu pelaksanaannya juga harus profesional dan accountable, agar antara pengeluaran dana dan target sesuai yg diharapkan presiden,” tuturnya.

Program MBG dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, namun data menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan dana. Dengan banyaknya SPPG yang masih menerima insentif meski sudah ditutup, serta adanya indikasi “jual‑beli titik,” pemerintah menegaskan perlunya pengawasan ketat. Presiden Prabowo Subianto dan KSP Dudung Abdurachman berkomitmen untuk meninjau lapangan, memperkuat kolaborasi dengan stakeholder, dan memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai tujuan. Ketika ditemukan pelanggaran, akan segera dilaporkan kepada wartawan dan publik, menegaskan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.