Prabowo Potong Belanja Tidak Efisien, Hemat 308 Triliun

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik kebijakan memangkas belanja negara yang tidak efisien. Ia menilai langkah tersebut sebagai cara untuk melindungi uang rakyat dari praktik korupsi. Pada tahap awal, pemerintahnya berhasil menghemat Rp 308 triliun. “Kita menghemat Rp 308 triliun dari pengeluaran yang tidak perlu. Tanpa potongan ini, uang itu bisa tertipu,” kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Jumat (20 Maret 2026).

Prabowo mengaitkan kebijakan tersebut dengan Indeks Ikatan Modal Output (ICOR). Indeks ini menunjukkan seberapa efisien investasi suatu negara menghasilkan pertumbuhan ekonomi. ICOR Indonesia berada pada angka 6,5, jauh di atas negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), dan Vietnam (3,6). Angka tinggi ini berarti Indonesia memerlukan lebih banyak modal untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan. Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp 3.700 triliun (US$ 230 miliar), Prabowo menghitung ketidakefisienan sekitar 30%, setara US$ 75 miliar.

Ia menegaskan bahwa efisiensi yang sudah dicapai hanyalah tahap awal. Masih banyak ruang penghematan, khususnya pada belanja rutin yang tidak esensial. Beberapa pos anggaran yang dipangkas meliputi:

• Biaya seremonial
• Pembelian alat tulis kantor
• Pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor
• Pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun
• Maraknya kegiatan kajian yang tidak menyentuh masalah utama seperti kemiskinan dan lapangan kerja

Dalam menghadapi potensi krisis, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian konsumsi dan efisiensi di berbagai sektor. Ia menyebut contoh kebijakan di negara lain, seperti pengurangan hari kerja menjadi empat hari per minggu di Filipina dan Pakistan, serta penerapan kerja dari rumah (WFH) yang berhasil di masa COVID. “Mungkin 75% karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah,” tambahnya.

Prabowo berharap langkah-langkah ini dapat menekan belanja yang tidak perlu dan memperkuat disiplin fiskal. Dengan memotong pengeluaran berlebih, pemerintah menargetkan agar alokasi dana dapat lebih fokus pada pembangunan dan pelayanan publik.

Ringkasan: Prabowo Subianto menegaskan kebijakan memangkas belanja tidak efisien, berhasil menghemat Rp 308 triliun. Ia menilai ICOR Indonesia tinggi, menandakan ketidakefisienan 30% dari APBN. Rencana pemotongan meliputi biaya seremonial, perlengkapan kantor, dan kegiatan tidak esensial. Prabowo juga mengusulkan kerja dari rumah dan pengurangan hari kerja untuk menghemat konsumsi dan meningkatkan efisiensi.