Prabowo Ungkap Kerugian US$900 Miliar akibat Under Invoicing

Presiden Prabowo Subianto mengangkat isu under invoicing dalam pidatonya di rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Ia menyoroti praktik pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya yang, menurutnya, telah mengalirkan kekayaan Indonesia ke luar negeri selama puluhan tahun.

Prabowo menyatakan bahwa selama 34 tahun praktik ini menyebabkan kebocoran pendapatan negara hingga US$ 900 miliar atau setara Rp 15.400 triliun. Ia menegaskan, "US$ 900 miliar kita hilang. Bayangkan kalau US$ 900 miliar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini. Ada underinvection, ada undercounting, ada transfer pricing. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini, berarti tahu. Apa yang saya bicara itu keadaan sebenarnya," ujar Prabowo.

Menurutnya, meski Indonesia hampir selalu mencatat surplus perdagangan—nilai ekspor lebih besar daripada impor—kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan ekonomi nasional. Ia menambahkan, "Terjadi outflow of national wealth, bahwa negara kita nggak pernah rugi satu tahun pun. Ekspor selalu lebih. Kalau ilmu dagang berarti yang kita jual lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi,".

Prabowo mengutip data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menunjukkan bahwa selama 22 tahun Indonesia mencatat keuntungan US$ 436 miliar, namun pada saat yang sama terjadi arus keluar dana hingga US$ 343 miliar.

Ia menekankan bahwa praktik ini berdampak langsung pada kemampuan fiskal negara. Menurutnya, kondisi tersebut membuat anggaran pemerintah selama ini selalu terasa tidak cukup. Ia berkata, "Ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji aparat penegak hukum kecil, gaji ASN kecil. Ini selalu anggaran tidak cukup dan tidak kuat. Selama 34 tahun apa yang terjadi? Under invoicing adalah fraud, penipuan yang dijual pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya,".

Prabowo mencontohkan manipulasi ekspor komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit. Ia menjelaskan, "Barang yang dikirim disebut lebih besar dibanding yang dilaporkan di dokumen resmi. Katakanlah kita bohong di pelabuhan Indonesia, kita kirim 10 ribu ton batu bara hanya dilaporkan 5 ribu ton," tutupnya.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan perlunya reformasi sistem pelaporan ekspor agar negara tidak terus kehilangan potensi pendapatan. Ia mengajak semua pihak, termasuk pengusaha, untuk menyadari dan mengatasi praktik yang menurunkan nilai ekspor yang sebenarnya.

Pribadi dan data yang disebutkan dalam pidato ini menunjukkan bahwa meski Indonesia memiliki surplus perdagangan, arus keluar kekayaan tetap signifikan. Kebijakan fiskal yang lebih kuat dan transparan diperlukan agar negara dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi ekonominya.