Presiden Beri BGN Waktu Sebulan Periksa Ulang Data MBG

Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memeriksa ulang data penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, jumlah penerima manfaat yang sedang ditinjau kembali mencapai 62,7 juta orang.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyebutkan ada kemungkinan angka penerima manfaat MBG akan berkurang. Namun, ia belum bisa memastikan berapa jumlah pastinya karena proses penyisiran masih berlangsung.

"Kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam lagi tata kelola, diberi waktu sebulan, jadi nanti dengan hasil penyisiran tadi dari 62,7 juta, saya yakin sebenarnya akan otomatis mengikuti," kata Arum dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Selasa, 21 Juli 2026.

BGN akan mengevaluasi seluruh data dan sistem pengelolaan, termasuk siapa saja yang berhak menerima MBG. Lembaga ini juga akan menentukan indikator utama agar target penerima manfaat bisa tercapai.

"Kita akan me-review ulang semua data. Nanti kemudian kita akan tentu akan bersama-sama dengan pimpinan untuk kemudian menetapkan lagi, termasuk tentu target tadi. Indikator apa yang paling penting untuk bisa kita tuangkan lagi supaya tentu pengelolaan dari MBG kita ini betul-betul bisa mencapai target yang memang diharapkan dengan pelaksanaannya," jelas Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea.

Pada hari yang sama, BGN secara resmi mengumumkan susunan pejabat baru Eselon 1. Para pejabat ini langsung ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Berikut daftar pejabat Eselon 1 BGN:

• Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama
• Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
• Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
• Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama
• Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang menyasar jutaan penerima manfaat. Dengan adanya peninjauan ulang data dan tata kelola, BGN berharap program ini bisa berjalan lebih tepat sasaran dan efisien sesuai arahan presiden.