Presiden Prabowo Fokus Pada Arus Modal Keluar Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus pada arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia. Ia menerima laporan tersebut dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat bersama anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) pada Selasa, 05 Mei 2026, di Istana Negara.

Airlangga menjelaskan bahwa arus modal keluar dipicu oleh tiga faktor utama: pergerakan pasar modal, Surat Berharga Negara (SBN), dan penetrasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Meskipun pasar modal dan SBN menimbulkan tekanan, SRBI berfungsi menetralkan dampak tersebut.

“Dan kemudian tentu beberapa hal yang menjadi perhatian tentu terkait dengan Bapak Presiden melihat terkait dengan capital outflow. Dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan oleh satu oleh pasar modal, kedua SBN, dan ketiga dinetralisasi oleh SRBI,” ujar Airlangga.

Selanjutnya, Airlangga melaporkan bahwa telah disepakati kerja sama antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga arus modal keluar di masa depan.

“Dan tadi disepakati, dilaporkan ke Bapak Presiden, kesepakatan kerja sama antara BI dan Menteri Keuangan sehingga ke depan ini bisa dijaga terkait dengan capital outflow,” jelas Airlangga.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menambahkan bahwa pasar modal Tanah Air masih menghadapi arus dana keluar yang sering membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun. Ia menyoroti faktor geopolitik dan geoekonomi global sebagai penyebab utama outflow.

“Terkait dengan pasar modal, dapat kami sampaikan terjadi outflow karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global di mana tentu kalau dari The Fed higher for longer, makanya pada outflow,” kata Kiki.

Meskipun demikian, OJK bersikeras bahwa kondisi ini bersifat sementara. Mereka percaya bahwa selama indikator domestik tetap solid, kepercayaan investor dapat pulih dan arus modal keluar dapat berbalik.

Dengan adanya koordinasi antara BI, Kementerian Keuangan, dan OJK, pemerintah berupaya menstabilkan pasar modal dan menekan arus modal keluar. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.