PT DSI: Ekspor Sumberdaya Mulai Juni 2026, Investor Siap

Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, 21 Mei 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan langkah baru terkait ekspor sumber daya alam melalui BUMN khusus, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Ia menegaskan bahwa semua pelaku usaha sudah menerima informasi lengkap tentang kebijakan ini sebelum proses transisi dimulai pada 1 Juni 2026.

Airlangga mengatakan, “Nanti akan ada penjelasan kepada para investor, sehingga sebelum 1 Juni nanti para pelaku sudah bisa mengetahui. Karena kemarin kan untuk tahap awal kita melakukan keterbukaan terhadap reporting atau dalam bentuk pelaporan.” Ia menekankan bahwa kebijakan baru tidak akan menimbulkan kekhawatiran bagi para eksportir. Masa transisi dijamin berjalan lancar, dan selama tiga bulan pertama ekspor masih dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada, seperti batu bara, CPO, dan feronikel.

Ia menambahkan, “Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya, batu bara, CPO, maupun feronikel, dan dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya.”

Data perdagangan RTI Business menunjukkan dampak kebijakan baru pada pasar saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun lebih dari 2% dan terjun ke zona merah sepanjang hari. Pada awal perdagangan, IHSG sempat menguat lebih dari 1% ke level 6.459,55, namun akhirnya ditutup melemah di 6.318,50, turun 52,179 poin atau 0,82%.

Perubahan kebijakan ini menandai pergeseran dalam tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Pemerintah menargetkan sistem pelaporan yang lebih terintegrasi melalui PT DSI, sementara para pelaku usaha diharapkan dapat menyesuaikan diri dalam waktu singkat.

Dengan penjelasan yang terbuka, Airlangga berharap para investor dan pelaku usaha dapat memahami langkah-langkah baru ini. Transisi yang terstruktur dan pelaporan yang teratur menjadi kunci agar pasar tetap stabil dan ekspektasi investor terpenuhi.

Perubahan kebijakan ini menandai langkah pemerintah untuk memperkuat pengelolaan ekspor sumber daya alam, sambil menjaga kestabilan pasar saham melalui pelaporan yang transparan.