Purbaya: Data Warteg Tak Cukup, Butuh Penelitian Lanjutan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kabar masyarakat yang mulai membatasi nominal saat makan warung tegal (warteg). Menurutnya, konsumen dikabarkan menahan pengeluaran makan maksimal Rp 20.000. Purbaya menilai fenomena tersebut perlu diteliti lebih lanjut sebelum dijadikan gambaran kondisi daya beli masyarakat secara umum.

“Gini, hal itu mungkin terjadi cuman sampel Anda berapa warteg? Itu kan bisa gitu, saya bisa cari warteg yang memang jelek, mungkin lima warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing karena ada yang lebih bagus pindah ke sana. Itu yang kita harus hati-hati,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat 05 Juni 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa ia akan melakukan investigasi terkait temuan tersebut. Ia bahkan mengaku siap makan langsung di warteg untuk pembuktian. “Nanti kalau Anda di Warteg, saya coba datang makan di Warteg,” sebut Purbaya.

Ia juga menanggapi laporan asosiasi warteg yang menyebut omzet anggotanya menurun. Meski tidak menolak kemungkinan tersebut, ia menegaskan perlunya kehati-hatian dalam menafsirkan data. “Nanti saya cek lagi, tapi harus hati-hati ya. Kalau asosiasi kan namanya juga pedagang, kita harus hati-hati. Tapi kalau dari yang lain kan kelihatan yang agregat tuh tumbuhnya kenceng semua. Belanja juga tumbuhnya kenceng,” tuturnya.

Purbaya menyoroti sejumlah indikator ekonomi lain yang justru masih menunjukkan aktivitas konsumsi masyarakat yang cukup kuat. Ia mencontohkan belanja masyarakat yang masih tumbuh dan tambahan daya beli dari pencairan gaji ke‑13 aparatur sipil negara (ASN). “Tapi ini saya investigasi kalau emang ini, saya akan tambah lagi stimulus ke perekonomian. Yang jelas awal-awal ini ada gaji ke‑13 itu berapa, Rp 35 triliun ya? Yang udah cair Rp 30 triliun, yang akan masuk Rp 40 triliun,” imbuh Purbaya.

Ia menegaskan bahwa kondisi di satu atau dua lokasi tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menilai kesehatan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah tetap mengandalkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melihat kondisi ekonomi secara lebih menyeluruh dan akurat. “Satu tempat belum tentu menggambarkan semuanya. Makanya kita punya BPS untuk menangkap data‑data seperti itu. Sehingga melihat pertumbuhan ekonomi secara agregat atau secara lebih akurat. Kalau enggak ngapain saya ngeluarin berapa setiap tahun, Rp 7 triliun? Lebih ya untuk survey itu kita keluarkan Rp 7 triliun kemarin untuk sensus sama melengkapi DTSEN,” terang Purbaya.

Purbaya sempat bercerita dirinya dikritik oleh profesornya saat berkuliah di Amerika Serikat (AS) karena persoalan data. “Saya pernah dikritik sama para profesor saya ketika melakukan hal seperti itu. Saya buat modal ekonometri, di Amerika ya. Terus saya run. Terus hasilnya. Ini dipengaruhi oleh ABCD. Jadi ini pasti betul Pak. Dia bilang, kamu melakukan fishing expedition. Maksudnya apa? Kamu bawa kapal ke tempat, kamu lempar jaring. Terus di situ dapat ikan kan? Ada ikan ABCD. Kamu simpulkan ikan di laut adalah ABCD. Padahal laut kan luas. Itu yang harus kita cegah,” tutup Purbaya.

Dalam pernyataannya, Purbaya menegaskan bahwa data yang terbatas tidak boleh menjadi dasar tunggal untuk menilai kondisi ekonomi. Ia menekankan pentingnya data agregat yang dikumpulkan secara sistematis oleh BPS. Menurutnya, hanya dengan data tersebut pemerintah dapat menilai kesehatan ekonomi secara akurat dan mengambil kebijakan yang tepat.