Purbaya: Tak Kejar Orang Kaya Sampai Bangkrut

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan rencana jangka menengah untuk memperkuat penerimaan negara. Fokus utamanya adalah memperluas basis pajak, bukan sekadar menaikkan tarif.

Strategi ini mengandalkan data dan teknologi. Tujuannya menjangkau ekonomi digital, sektor informal, dan shadow economy. Purbaya menegaskan tidak akan memburu satu kelompok wajib pajak tertentu sampai usaha mereka bangkrut.

"(Yang kaya-kaya juga bakal dikejar?) Nggak dikejar, tetapi biasa saja. Kalau sudah bayar pajak, ya sudah. Saya nggak akan ngejar-ngejar orang kaya, orang kaya saya periksa, atur semuanya sampai dia bangkrut, enggak begitu. Jadi, saya nggak akan motong angsa emasnya, saya akan ngumpulin telurnya, kira-kira gitu," kata Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa 14 Juli 2026.

Pendekatan ini diambil untuk memperluas basis pajak. Target akhirnya adalah mencapai setoran pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun tanpa menaikkan tarif pajak.

"Misalnya gini, salah satu yang kita kerjakan itu apa? Pajak penghasilan PPN dari yang jualan online kan, tadinya didiemin, sekarang kita minta bayar," ungkap Purbaya.

Dengan mengejar kepatuhan para pengemplang pajak dan memperluas basis pajak, ia optimistis target bisa tercapai. Hal ini meskipun outlook Laporan Semester I-2026 hanya memperkirakan realisasi sebesar Rp 2.310,8 triliun atau 98 persen dari target.

"Kita tidak menaikkan tarif pajak, tetapi yang harus bayar pajak, ya bayar. Jadi, itu maksudnya ekstensifikasi untuk mencari yang tadinya harusnya bayar pajak nggak bayar, jadi bayar. Kalau uang saya lebih banyak kan nanti kita bisa salurkan lebih banyak ke masyarakat lagi," imbuh Purbaya.

Intinya, pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan negara dengan cara memperluas jumlah wajib pajak yang patuh, bukan dengan membebani mereka yang sudah membayar pajak. Target setoran pajak 2026 yang besar diharapkan bisa tercapai melalui strategi ini.