Qodari Bela Komisaris BUMN dari Luar Bidang Usaha

Belakangan ini, publik ramai memperbincangkan penunjukan sejumlah komisaris di perusahaan-perusahaan milik negara. Beberapa nama dinilai kurang pas dengan posisi yang diemban. Alasannya, latar belakang mereka tidak sejalan dengan bidang usaha BUMN yang mereka awasi.

Menanggapi sorotan itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, punya pandangan berbeda. Menurutnya, keragaman latar belakang para komisaris justru menjadi nilai tambah. Bukan kelemahan. Ia menilai, perbedaan itu sengaja dihadirkan untuk membawa perspektif baru. Tujuannya, mendukung agenda pemerintah di lingkungan BUMN.

Qodari memberi contoh dari pengalamannya sendiri. Ia pernah duduk sebagai komisaris di salah satu BUMN. Latar belakangnya tidak sama dengan bisnis utama perusahaan tersebut. Namun, ia merasa tetap bisa berkontribusi. Caranya, dengan memberikan masukan dan menawarkan alternatif solusi.

"Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," ujar Qodari pada Minggu, 05 Juli 2026.

Ia menegaskan, penunjukan komisaris adalah praktik yang wajar. Baik di BUMN maupun perusahaan swasta, hal ini sudah biasa terjadi. Tugas utama seorang komisaris, jelasnya, adalah mengawasi jalannya perusahaan. Selain itu, mereka juga memberi masukan, ide, dan rekomendasi kepada direksi.

Qodari juga menyebut dua modal dasar yang harus dimiliki seorang komisaris. Pertama, akal sehat. Kedua, niat baik. Dengan dua bekal itu, seseorang bisa menjalankan perannya dengan baik, meskipun latar belakangnya tidak persis sama dengan bisnis perusahaan.

"Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik," tuturnya.

Ia menambahkan, orang-orang yang dipercaya menjadi komisaris BUMN biasanya sudah punya pengalaman. Baik di pemerintahan maupun sektor swasta. Pengalaman itu kemudian dipadukan dengan cara pandang baru saat menjalankan fungsi pengawasan.

Pada akhirnya, perdebatan soal latar belakang komisaris ini menunjukkan satu hal. Bahwa yang dianggap sebagai kekurangan—yakni tidak memiliki latar belakang yang selaras—bisa dilihat sebagai kelebihan. Selama orang tersebut punya akal sehat dan niat baik, kontribusinya tetap bisa berarti.