Resiliensi Ekonomi Nasional Terancam Saat Minyak Naik

Resiliensi perekonomian nasional menjadi kekhawatiran utama masyarakat di tengah tekanan harga minyak dunia akibat penutupan selat Hormuz oleh Iran. Langkah Iran memutus rantai logistik sekitar 20 – 25 % perdagangan minyak dunia, membuat harga minyak Brent melonjak menjadi 112,42 dolar Amerika Serikat per barel pada 30 Maret 2026.

Anggapan ini beralasan kuat karena dua kali resesi global pada tahun 1975 dan 1982 dipicu oleh lonjakan ekstrim harga minyak dunia. Resesi 1975 berawal dari embargo minyak Arab, sedangkan resesi 1982 dimulai oleh revolusi Islam Iran pada 1979.

Simulasi Fitch Rating tahun 2023, menggunakan Oxford Economics Global Economic Model, menunjukkan bahwa kenaikan 10 % rata-rata harga minyak dunia pada 2024 – 2025 menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4 % pada 2024 dan 0,1 % pada 2025. Hal ini juga memicu kenaikan inflasi sekitar 0,1 – 0,9 %.

Interim report Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada Maret 2026 berjudul “testing resilience” memproyeksikan harga minyak dunia masih akan naik hingga Juni 2026. Setelah itu, harga akan turun secara bertahap karena kerusakan sebagian infrastruktur minyak di Timur Tengah memerlukan waktu perbaikan.

Risiko utama bagi perekonomian nasional berawal dari kenaikan harga minyak dunia, yang menimbulkan beberapa skenario resiliensi. Pertama, kenaikan harga minyak hingga rata-rata 90 dolar AS per barel setahun dapat meningkatkan inflasi. Proyeksi inflasi Indonesia pada 2026 naik menjadi 3,4 %, lebih tinggi dibanding proyeksi 3,1 % pada Desember 2025. Peningkatan ekspektasi inflasi dapat memutar balik arah relaksasi suku bunga pasca era suku bunga tinggi pada masa Covid‑19 dan perang Rusia‑Ukraina. Akibatnya, era suku bunga tinggi akan bertahan paling tidak satu tahun ke depan, berpotensi mengerem pertumbuhan kredit dan menghambat ekspansi sektor riil.

Kedua, pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional karena penurunan konsumsi rumah tangga akibat kenaikan inflasi dan penyusutan investasi akibat suku bunga tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya 4,8 % pada 2026 menurut OECD, dengan setengah Gross Domestic Product (GDP) berasal dari konsumsi rumah tangga.

Ketiga, meningkatnya risiko fiskal karena anggaran subsidi energi dan non‑energi membengkak. Pada saat ini, total subsidi mencapai Rp 319 triliun atau setara 10,7 % dari belanja pemerintah pusat. Tanpa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), rasio defisit fiskal terhadap GDP akan naik menjadi lebih besar dari 3,0 %. Rasio utang terhadap GDP, yang saat ini sekitar 40,46 %, juga akan naik. Nominal utang pemerintah mencapai Rp 9.638 triliun per 31 Desember 2025. Keseimbangan primer negatif berarti pembayaran bunga utang menggunakan utang baru.

Keempat, pengelolaan fiskal yang buruk menurunkan persepsi risiko terhadap perekonomian nasional. Hal ini tercermin pada penurunan outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif oleh Moody’s dan Fitch. Persepsi risiko tinggi menurunkan harga Surat Berharga Negara (SBN), menaikkan yield SBN dan suku bunga. Fenomena ini bahkan terjadi jauh sebelum perang Timur Tengah, tercermin pada eksodus investor asing dari SBN yang proporsinya turun dari 41 % pada tahun 2018 menjadi hanya 13 % pada 2026.

Kelima, persepsi risiko terhadap perekonomian nasional menurunkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi 7.045,4 pada 26 Maret 2026, menuju nilai terendah dalam setahun terakhir sebesar 6.261,4 pada 24 Maret 2025. Kurs rupiah per dolar AS melemah menjadi Rp 17.028 pada 18 Maret 2026. Ketidakpastian global tinggi mendorong investor global melakukan rebalancing atau rekalkulasi kepemilikan portofolionya dengan beralih ke safe haven asset, yaitu mata uang dolar AS atau aset dalam dolar AS. Peningkatan US dollar Index (DXY) menjadi 100,43 pada 30 Maret 2026 menunjukkan dolar AS menguat 0,43 % terhadap sejumlah mata uang, termasuk mata uang Emerging Market Economies (EMEs).

Keenam, kenaikan harga BBM menekan penduduk miskin. Sekitar 8 % pengeluaran penduduk miskin dialokasikan untuk energi. Tanpa peningkatan subsidi energi—subsidy BBM, listrik, LPG, serta subsidi non‑energi, khususnya subsidi pupuk dan pangan—kemiskinan akan semakin parah. Kenaikan harga BBM juga akan menambah jumlah penduduk miskin karena kelompok kelas menengah nasional kebanyakan berada di sekitar garis kemiskinan atau nyaris miskin.

Mitigasi risiko, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, “hasil stress test (uji tekanan) terhadap APBN menunjukkan bahwa APBN tahun 2026 masih resilien menghadapi kenaikan rata-rata harga minyak dunia hingga US$ 100 dolar per barel per tahun. Jauh di atas asumsi APBN tahun 2026 sekitar 70 dolar AS per barel.” Meskipun demikian, langkah mitigasi risiko perlu disiapkan untuk memperkuat resiliensi ekonomi nasional menghadapi skenario terburuk kenaikan harga minyak dunia hingga rata-rata 120 – 140 dolar AS per barel per tahun.

1. Menambah subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengurangi dampak kenaikan suku bunga kredit, serta memutihkan kredit bagi usaha kecil, mikro, dan ultra mikro. Langkah paling ekstrim adalah pemutihan kredit bagi UMKM, yang menjadi penolong di tengah krisis, seperti pada tahun 1997/1998.

2. Menyiapkan subsidi gaji bagi pekerja kelas menengah, khususnya pekerja yang pendapatannya berada di sekitar garis kemiskinan, untuk mempertahankan daya beli mereka.

3. Menunda implementasi beberapa program strategis berbiaya mahal, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KPDM).

4. Mengelola persepsi risiko terhadap perekonomian nasional melalui disiplin fiskal yang ketat: menjaga defisit fiskal tetap di zona aman kurang dari 3,0 % GDP, mengendalikan peningkatan utang dengan rasio utang terhadap GDP konsisten di sekitar angka psikologis 40 %, dan mengelola kemampuan membayar utang yang tercermin pada debt service ratio (DSR) menuju batas aman 20 %, dari saat ini sekitar 47,67 %.

5. Menimbang opsi capital control (pembatasan arus modal) untuk menjamin kestabilan nilai rupiah dan menjaga independensi kebijakan moneter dalam situasi ketidakpastian, sesuai kerangka impossible trinity. Termasuk mempertimbangkan “Resep Ben Bernanke” (1997), mantan ketua bank sentral AS, The Federal Reserve: jika ekspektasi inflasi masih berada dalam target inflasi BI, kebijakan respon terbaik terhadap tekanan harga minyak dunia adalah menetapkan suku bunga acuan konstan (constant monetary policy) dibandingkan menaikkan suku bunga acuan yang akan mengerem pertumbuhan ekonomi.

6. Mengurangi tekanan kenaikan harga BBM dan inflasi terhadap masyarakat miskin dengan melanjutkan program bantuan pangan kepada rumah tangga miskin, serta mendorong program padat karya, cash for work di sektor pertanian dan perikanan untuk menggerakkan ekonomi di perdesaan.

Secara keseluruhan, tidak banyak yang bisa dilakukan dalam situasi ketidakpastian global, kecuali mempersiapkan diri menghadapi skenario terburuk. Seperti kata John Maynard Keynes pada 1930‑an, “menstimulasi permintaan agregat adalah kunci pertumbuhan dan lapangan kerja pada saat konsumsi dan investasi menyusut.”

Ringkasan kontekstual: Dampak penutupan selat Hormuz telah memicu lonjakan harga minyak, menambah tekanan inflasi, suku bunga, dan risiko fiskal. Pemerintah mengakui ketahanan APBN namun menekankan perlunya langkah mitigasi untuk skenario terburuk, termasuk subsidi, pengelolaan fiskal, dan kebijakan moneter yang adaptif. Keseimbangan ekonomi terancam oleh inflasi, defisit, utang, dan ketidakpastian global, sehingga kebijakan proaktif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.