Revitalisasi 71 Ribu Sekolah, Rp80‑90 Triliun, Target 2026

Pemerintah Indonesia menargetkan revitalisasi besar-besaran di sektor pendidikan pada tahun ini. Sebanyak 71 ribu sekolah diharapkan direvitalisasi dengan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp80 hingga Rp90 triliun.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Ia mengatakan, “Untuk tahun ini, Pak Presiden itu minta untuk dialokasikan untuk revitalisasi (sekolah). Perkiraan anggarannya sedang dicek Kementerian Keuangan, kisarannya Rp80 sampai Rp90 triliunan,” saat kunjungan kerja ke Kabupaten Majalengka, Selasa, 21 April 2026.

Fajar menegaskan bahwa kenaikan target ini cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, pemerintah mengalokasikan Rp16,9 triliun untuk memperbaiki sekitar 16 ribu sekolah. “Dari tahun lalu kami belajar, Rp16,9 triliun itu bisa memperbaiki 16 ribu sekolah. Sekarang targetnya naik drastis jadi 71 ribu,” ujarnya.

Program revitalisasi ini memiliki tiga prioritas utama. Pertama, sekolah dengan kondisi rusak berat. Kedua, sekolah yang terdampak bencana. Ketiga, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Prioritasnya itu sekolah rusak berat, terdampak bencana, dan wilayah 3T. Ini akan terus dilakukan sampai 2029,” jelasnya.

Gambaran jangka panjang pemerintah menargetkan hingga 2029 sebanyak 300 ribu sekolah dapat direvitalisasi. Angka tersebut hampir mencakup seluruh sekolah di Indonesia. “Harapannya 300 ribu sekolah bisa kita perbaiki. Artinya hampir semua sekolah akan dibereskan sampai 2029,” ucapnya.

Di tengah kondisi ekonomi yang dinilai tidak stabil, Fajar memastikan komitmen pemerintah tidak berubah, bahkan justru meningkat. “Meskipun situasi ekonomi sedang gonjang-ganjing, alhamdulillah komitmen itu tidak bergeser, malah ditambah,” tegasnya.

Secara sebaran, Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan jumlah sekolah rusak terbanyak, mengingat konsentrasi sekolah yang tinggi. Namun pemerintah tetap mengedepankan prinsip pemerataan, termasuk memberi prioritas pada wilayah terdampak bencana di Sumatera serta daerah pelosok di Indonesia Timur. “Kalau dirata-rata, Jawa masih dominan. Tapi daerah bencana di Sumatera dan wilayah 3T di Indonesia Timur juga pasti jadi prioritas,” katanya.

Khusus Jawa Barat, Fajar menyebut, provinsi tersebut termasuk yang mendapat perhatian besar dalam program revitalisasi. Pada tahun lalu saja, anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan sekolah di wilayah tersebut mencapai hampir Rp1,5 triliun. “Jawa Barat termasuk yang paling banyak, karena memang banyak sekolah yang butuh perhatian,” pungkasnya.

Di sisi lain, Pemkab Majalengka telah bergerak mengusulkan perbaikan sekolah ke pemerintah pusat. Mereka mengajukan ratusan sekolah agar masuk dalam program revitalisasi tahun ini. Kepala Dinas Pendidikan Majalengka, Raden Muhammad Umar Ma'ruf, menyebut, total ada 323 sekolah yang diusulkan. Rinciannya terdiri dari 221 sekolah dasar (SD), 63 sekolah menengah pertama (SMP), serta 39 PAUD/TK. “Total ada 323 sekolah yang kita usulkan,” ujar Umar.

Umar juga memastikan, salah satu sekolah yang tengah menjadi sorotan, yakni SDN Gandawesi 2, berpeluang besar mendapatkan penanganan pada tahun ini. Seluruh persyaratan administrasi, kata dia, telah dilengkapi dan diajukan ke pemerintah pusat. “Insyaallah (revitalisasi tahun ini), karena seluruh persyaratan sudah kita lengkapi sampai tadi malam. Mudah-mudahan ada atensi dari pemerintah pusat dan bisa direalisasikan tahun ini,” ucapnya.

Meskipun menunggu realisasi dari pemerintah pusat, Pemkab Majalengka tetap mengalokasikan anggaran dari APBD untuk perbaikan sekolah. Namun, perbaikannya masih bersifat terbatas. “Tahun ini ada 22 sekolah yang ditangani, terdiri dari 17 SD dan 5 SMP. Tapi sifatnya hanya perbaikan sebagian, tidak menyeluruh,” pungkasnya.

Program ini menandai upaya berkelanjutan pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan di Indonesia. Dengan target yang ambisius dan prioritas yang jelas, diharapkan kualitas belajar menjadi lebih baik bagi generasi muda.