Rosan Buka Suara soal Devisa US$ 10,5 Miliar

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, akhirnya angkat bicara soal pengelolaan devisa US$ 10,5 miliar oleh Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Angka itu muncul setelah DSI beroperasi lebih dari satu bulan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan kabar tersebut.

Rosan menjelaskan, angka US$ 10,5 miliar itu berasal dari integrasi data ekspor yang mulai berjalan pada 1 Juni 2026. Lewat sistem ini, pemerintah bisa menggabungkan data dari berbagai kementerian dan lembaga. Aktivitas ekspor pun bisa dipantau secara utuh.

"Jadi kita mulai dari 1 Juni sampai Juli, tepatnya per minggu lalu, kita sudah bisa menarik data dari semua instansi atau kementerian. Dari Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan terus beberapa instansi lainnya," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Juli 2026.

Sebelumnya, data ekspor tersebar di masing-masing instansi. Tidak ada koneksi antardata. Sekarang, semua informasi bisa dilihat dalam satu platform. Mulai dari volume ekspor, pelabuhan asal, pembayaran bea dan pajak, hingga harga yang dilaporkan eksportir.

Salah satu temuan penting pemerintah berasal dari ekspor kelapa sawit. Rosan mengungkapkan, selama ini ada selisih besar antara harga yang dilaporkan eksportir—disebut declared price—dengan harga acuan atau indeks pasar.

"Nah, jadi sekarang kita bisa menarik data itu semua, kemudian kita bisa, kemudian kena platform kita, kita bisa melihat bahwa yang namanya contohnya ya, tadi RBD Olein atau Kelapa Sawit. Biasanya itu antara declared price, jadi harga yang dideklarasi pada saat penjualan itu, dan indeks itu selama ini ternyata selalu ada gap," tuturnya.

"Jadi kita bisa lihat tuh, karena sekarang, dan kita bisa tarik datanya semua kan dulu kan, ekspornya ini berapa, pembayaran beanya berapa, kemudian kan beda-beda nih datanya dari setiap instansi," sambung Rosan.

Setelah sistem pemantauan diterapkan, selisih harga itu mulai mengecil. Pemerintah juga memasang sistem peringatan. Sistem ini akan memberi alert jika ada indikasi perbedaan data atau harga yang tidak wajar.

"Nah, sekarang semenjak kemarin kita mulai berlakukan, gap yang tadinya average kurang lebih 30% lebih itu, sekarang sudah dengan indeks ini sudah berdekatan. Sudah sangat berdekatan, gitu ya," imbuhnya.

Pada tahap awal, implementasi difokuskan pada evaluasi tiga komoditas utama: batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy beserta produk turunannya. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian, informasi itu akan diteruskan ke instansi terkait.

"Jadi dengan itu kita tahu dari dermaga mana saja mereka berjalan, kemudian volumenya berapa, pembayaran beanya berapa, pajaknya berapa. Nah, jadi kita bisa bandingkan, oh kok ada gap-gap di sini. Nah ini yang kita bisa dapatkan datanya dan kita kasih alert ke misalnya, oh ke Bea Cukainya, atau ya ke Kementerian Keuangan, atau ke Kementerian ESDM, atau Kementerian Perdagangan," beber Rosan.

Integrasi data ekspor ini pada dasarnya mengubah cara pemerintah memantau arus barang keluar negeri. Sebelumnya, setiap kementerian bekerja sendiri-sendiri. Kini, dengan data yang terkumpul di satu tempat, pemerintah bisa melihat langsung apakah ada kejanggalan—misalnya, harga yang dilaporkan jauh di bawah harga pasar. Selisih harga kelapa sawit yang sempat mencapai lebih dari 30% kini sudah mendekati indeks. Ini menunjukkan bahwa sistem pemantauan mulai memberikan efek, setidaknya pada tiga komoditas yang dievaluasi lebih dulu.