Rupiah Terpuruk, Pakar Kewajibkan Kebijakan Fiskal & Ekspor

Rupiah saat ini berada di kisaran Rp 17.500 per Dolar AS, jauh lebih tinggi daripada target APBN 2026 sebesar Rp 16.500. Nilai tukar yang melemah ini menimbulkan risiko bagi perekonomian, termasuk kenaikan harga impor dan tekanan inflasi.

Ekonom Ronny P Sasmita dari Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menilai bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung penguatan Rupiah. Ia menyoroti tiga area utama yang perlu diperhatikan.

Yang pertama adalah menjaga kredibilitas fiskal. Ronny menegaskan bahwa pasar harus yakin bahwa defisit tetap terkendali. Pasar keuangan sangat sensitif terhadap persepsi. Kadang satu pernyataan pejabat saja bisa membuat rupiah masuk angin lebih cepat dari yang dibayangkan, ujar Ronny kepada detikcom, 15 Mei 2026.

Selanjutnya, pemerintah perlu memperkuat ekspor. Ronny menyarankan agar kebijakan Domestic Hard Currency (DHE) dioptimalkan agar devisa hasil ekspor dapat menambah cadangan dolar di dalam negeri. Dengan suplai dolar yang lebih kuat, nilai tukar dapat dipengaruhi secara positif.

Langkah ketiga adalah mempercepat hilirisasi dan substitusi impor. Ronny menekankan bahwa ketergantungan pada barang impor harus ditekan agar struktur ekonomi menjadi lebih berdaya guna. Hal ini akan mengurangi volatilitas Rupiah ketika terjadi gejolak global.

Apakah Rupiah bisa kembali ke target APBN 2026 di kisaran Rp 16.500? Secara teori, Ronny percaya bahwa penguatan tersebut memungkinkan. Namun ia menegaskan bahwa proses tersebut sangat bergantung pada dinamika global, khususnya kebijakan suku bunga Fed dan ketegangan geopolitik dunia.

“Kalau tekanan eksternal mulai mereda dan arus modal asing kembali masuk ke emerging markets termasuk Indonesia, peluang ke arah sana tetap terbuka. Namun pemerintah dan pasar juga harus realistis bahwa volatilitas global saat ini memang jauh lebih tinggi dibanding beberapa tahun lalu,” papar Ronny.

Di sisi lain, Yusuf Rendy Manilet dari Economic Center of Reform on Economics (CORE) menambahkan bahwa Bank Indonesia perlu tetap aktif menjaga pasar valas. Ia menekankan bahwa intervensi saja tidak cukup; kepercayaan pasar harus dipertahankan.

“Tapi yang paling penting sebenarnya bukan sekadar intervensi, melainkan menjaga kepercayaan pasar. Investor ingin melihat pemerintah, BI, dan otoritas keuangan bicara dalam arah yang sama. Kalau komunikasinya terlihat tidak sinkron atau kebijakannya berubah-ubah, tekanan ke rupiah biasanya cepat membesar,” tegas Rendy kepada detikcom.

Menurut Rendy, struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku, energi, dan aliran modal asing. Setiap gejolak global langsung memengaruhi Rupiah. Oleh karena itu, Indonesia harus perlahan mengubah struktur ekonominya dengan memperkuat industri dalam negeri.

Ia menyoroti sektor-sektor yang selama ini menjadi sumber impor besar, seperti farmasi, kimia dasar, dan komponen industri. Rendy menegaskan bahwa pemerintah perlu serius memperkuat industri dalam negeri agar ketergantungan impor dapat ditekan.

Selain itu, Rendy menekankan pentingnya kepastian kebijakan. Investor cenderung menerima aturan yang ketat asalkan jelas dan konsisten. Yang membuat mereka ragu biasanya bukan aturan itu sendiri, melainkan perubahan yang terlalu mendadak dan sulit diprediksi.

Secara keseluruhan, penguatan Rupiah memerlukan kombinasi kebijakan fiskal yang kredibel, dukungan ekspor, dan reformasi struktural. Kepercayaan pasar, baik dari pemerintah, Bank Indonesia, maupun otoritas keuangan, menjadi kunci utama. Dengan koordinasi yang baik dan kebijakan yang konsisten, Indonesia dapat menstabilkan nilai tukar dan mengurangi dampak negatif melemahnya Rupiah bagi masyarakat.