Sejarah ELS: Sekolah Belanda dan Pengaruhnya pada Pendidikan

Sejak masa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia dibentuk bukan untuk membangun karakter bangsa, melainkan untuk melayani kepentingan administratif dan agama. Sistem pendidikan yang terbentuk pada masa itu menanamkan pola pikir yang masih terasa sampai sekarang. Salah satu lembaga yang paling berpengaruh adalah Europeesche Lagere School (ELS), sekolah dasar berbahasa Belanda yang awalnya hanya dapat diakses oleh anak-anak Eropa dan bangsawan pribumi.

Menurut buku Sejarah Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dalam Lima Masa karya Dr. Lin Purnamasari, S.Pd., M.Pd. dan Prof. Dr. A.Y. Soegeng Ysh, M.Pd., pendidikan di Hindia Belanda diarahkan untuk menghasilkan tenaga terampil yang mendukung sistem kolonial. Misi keagamaan dan administratif menjadi landasan utama. Portugis, yang datang dulu, memperkenalkan pendidikan dasar untuk menyebarkan Katolik. Kemudian Belanda mengambil alih dan mengembangkan sekolah berbasis Kristen Protestan.

Di wilayah Maluku, antara tahun 16 hingga 18, Belanda aktif mendirikan sekolah karena penduduknya sudah memeluk agama Kristen Protestan. Namun sampai akhir abad ke-18, sekolah Belanda masih terbatas pada beberapa kota saja: Batavia, Banten, Cirebon, Sumatera Barat, dan Makasar. Kemajuan pendidikan masih sangat terbatas.

Perubahan signifikan terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal yang lebih terstruktur. Berikut adalah jenis-jenis sekolah yang diatur:

• ELS – Sekolah dasar bagi orang Eropa.
• HIS – Sekolah dasar bagi pribumi.
• MULO – Sekolah menengah.
• AMS – Sekolah atas.
• HBS – Pra‑universitas.

Selama abad ke-20, Belanda juga mendirikan perguruan tinggi di Pulau Jawa untuk memperdalam pendidikan. Perguruan tinggi tersebut meliputi:

• STOVIA – Sekolah Kedokteran di Batavia.
• NIAS – Sekolah kedokteran di Surabaya.
• RHS – Sekolah hukum di Batavia.
• THS – Sekolah teknik di Bandung.

Sejarah ELS dimulai pada 01 Januari 1818 di Batavia. Pendirian ini didorong oleh keinginan para penguasa Belanda untuk melanjutkan usaha Daendels dalam bidang pendidikan. Reinwardt, pendiri Kebun Raya Bogor, menyiapkan undang‑undang pendidikan yang mengatur persekolahan, pengawasan, dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Peraturan pemerintah pada 01 Januari 1818 menetapkan bahwa pada 24 Februari 1817 di Batavia (Jakarta) dibuka sekolah pertama untuk anak-anak Eropa, yaitu Europeesche Lagere School (ELS). Sekolah ini mencontoh sistem dasar di Belanda dan mengajarkan menulis, membaca, berhitung, bahasa Belanda, Sejarah, dan Ilmu Bumi.

Setelah sembilan bulan, pada 01 Januari 1826 pendidikan mengalami penurunan karena upaya penghematan. Sekolah masih hanya ditujukan bagi anak-anak Belanda dan anak-anak Indonesia yang memeluk agama Nasrani. Pada 1820, ELS dikembangkan menjadi tujuh sekolah: dua di Batavia (Welterden dan Molenvliet), dan satu di masing‑masing Cirebon, Semarang, Surakarta, Surabaya, serta Gresik. Semua sekolah tersebut tetap mengajarkan mata pelajaran yang sama.

Perkembangan ELS terus berlanjut. Pada 01 Januari 1833 jumlah sekolah dasar menjadi 19, meningkat menjadi 25 pada 01 Januari 1845, 159 pada 01 Januari 1895, dan 173 pada 01 Januari 1902. Namun, kualitas pendidikan masih dianggap kurang memuaskan oleh orang Belanda. Murid-murid dengan latar belakang campuran, anak tidak sah, atau yang sehari‑harinya berbicara bahasa Melayu menghadapi kesulitan memahami pelajaran berbahasa Belanda.

Mulai tahun 01 Januari 1903, kesempatan belajar di ELS juga diberikan kepada orang-orang pribumi yang mampu dan warga Tionghoa. Namun setelah beberapa tahun, pemerintah Belanda menilai bahwa hal ini membawa dampak negatif bagi kepentingan kolonial. Akibatnya, ELS kembali dikhususkan bagi warga Belanda saja. Pada 01 Januari 1907 dibuka sekolah khusus bagi pribumi, yaitu HIS (Hollandsche Indlansche School), sementara sekolah bagi Tionghoa, HCS (Hollandsch-Chineesche School), dibuka pada 01 Januari 1908.

Tujuan didirikannya HIS adalah mempersiapkan pegawai‑pegawai yang bekerja untuk Belanda sehingga lulusan pendidikan tradisional tidak dapat bekerja baik di pabrik maupun sebagai tenaga birokrat. Sekolah ini menandai perubahan strategi pendidikan kolonial yang lebih tersegmentasi.

Raden Ajeng Kartini, putri bupati Jepara, merupakan salah satu siswa ELS. Karena latar belakang bangsawan, ia beruntung dapat masuk ke sekolah dasar berbahasa Belanda yang biasanya tidak dapat diakses oleh perempuan pribumi biasa. Kartini bersekolah di ELS hingga usia sekitar 12 tahun. Ia tidak melanjutkan ke sekolah menengah seperti HBS karena tradisi “pingit” bagi perempuan bangsawan dan larangan ayahnya. Di ELS, ia belajar bahasa Belanda dan terpapar pemikiran‑pemikiran modern Eropa, yang kemudian menjadi dasar gagasan emansipasi perempuan yang ia perjuangkan.

Sejarah ELS tidak hanya mencerminkan lembaga pendidikan, melainkan juga cerminan sistem sosial kolonial yang sarat batasan sekaligus peluang. Dari ruang yang terbatas, Kartini mampu menyerap gagasan‑gagasan baru dan mengolahnya menjadi pemikiran besar tentang kesetaraan dan kemajuan perempuan. Akses pendidikan yang setara menjadi kunci penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berdaya.