Seminar Forum Sinologi: COC Laut China Selatan Ditekankan

Seminar “Pedoman Tata Perilaku (Code of Conduct) di Laut China Selatan” digelar oleh Forum Sinologi Indonesia di Jakarta. Acara ini menyoroti pentingnya Code of Conduct (COC) bagi stabilitas dan keamanan di kawasan yang memengaruhi ekonomi regional.

Laut China Selatan adalah wilayah strategis yang penuh sengketa. Negara-negara terlibat termasuk China, Taiwan, serta anggota ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ketegangan muncul karena klaim sepihak China melalui garis nine-dash line, yang dianggap tidak didukung oleh hukum internasional, khususnya UNCLOS.

Menurut Ahmad Shaleh Bawazir, Direktur Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN di Kementerian Luar Negeri RI, upaya penyusunan aturan ini dimulai sejak 2002 lewat Declaration of Conduct (DOC). “Salah satu mandat dari DOC tersebut adalah penyusunan COC untuk mencegah terjadinya insiden antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa,” ujarnya.

Perkembangan signifikan terjadi pada 2017 ketika kerangka kerja COC mulai dibentuk. Pada 2023, ASEAN, dengan kepemimpinan Indonesia, menargetkan penyelesaian COC pada 2026. Namun, Ahmad Shaleh menegaskan bahwa kualitas perjanjian tetap menjadi prioritas. “Indonesia berpandangan bahwa substansi COC tidak boleh dikorbankan hanya demi mencapai target selesai tahun 2026,” tegasnya.

Indonesia tidak terlibat langsung dalam sengketa, namun kepentingannya terhadap stabilitas kawasan sangat besar. Salim, Kepala Pusat Pengkajian Maritim Seskoal Laksamana Pertama TNI, menilai bahwa tantangan utama dalam negosiasi adalah rendahnya tingkat kepercayaan antara negara ASEAN dan China. “Bila COC gagal tercapai, potensi eskalasi konflik terbuka akan meningkat, termasuk meningkatnya militerisasi dan perlombaan senjata di kawasan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegagalan COC juga bisa memicu perpecahan di ASEAN dan memperbesar keterlibatan kekuatan eksternal. Meski begitu, keberhasilan COC tidak otomatis menyelesaikan masalah. Tantangan berikutnya adalah implementasi. “Yang dibutuhkan adalah joint monitoring mechanism, kerja sama patroli maritim, dan mekanisme penyelesaian sengketa,” jelasnya.

Arie Afriansyah, Guru Besar Hukum Laut Internasional Universitas Indonesia, menekankan bahwa COC harus selaras dengan UNCLOS. “COC yang ideal sangat dibutuhkan karena ketegangan di kawasan meningkat, sementara kekuatan penyeimbang global sedang fokus ke Timur Tengah,” ujarnya. Ia juga menilai ASEAN harus menjaga peran sentral dalam negosiasi. “Indonesia harus menjadi honest broker dalam proses ini,” tegasnya.

Kepala Forum Sinologi Indonesia, Johanes Herlijanto, menegaskan bahwa keberadaan COC semakin mendesak di tengah meningkatnya ketegangan dalam satu dekade terakhir. “Kehadiran COC sangat penting karena potensi konflik makin meningkat akibat sikap agresif China,” ujarnya. Ia menekankan bahwa hasil akhir perundingan harus berpihak pada kepentingan ASEAN. “Yang paling penting adalah memastikan COC yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan ASEAN,” katanya.

Kesimpulannya, Code of Conduct di Laut China Selatan menjadi topik krusial bagi stabilitas regional. Semua pihak, dari pemerintah hingga akademisi, menekankan pentingnya kualitas, kepercayaan, dan implementasi mekanisme yang kuat. Keberhasilan COC dapat mencegah eskalasi konflik dan menjaga keseimbangan di kawasan yang sangat strategis.