Sidoarjo Bersatu dengan BNPB, Cepat Tangani Banjir Tahunan

Di Sidoarjo, pemerintah kabupaten menegaskan tekad mempercepat penanganan banjir tahunan yang menimpa wilayah langganan genangan. Langkah ini terlihat lewat audiensi langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Perjumpaan itu dipimpin oleh Bupati Sidoarjo Subandi bersama Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto di kantor BNPB, Jakarta Timur, pada Senin, 04 Mei 2026. Dalam pertemuan, kedua belah pihak memaparkan kondisi wilayah dan kebutuhan penanganan banjir yang lebih komprehensif.

Subandi menjelaskan bahwa secara geografis Sidoarjo merupakan daerah delta atau dataran rendah yang berada di pertemuan aliran sungai dan laut. Kondisi ini membuat sejumlah wilayah, seperti Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, dan Desa Kedungpeluk, menjadi langganan banjir setiap tahun.

“Karena di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, ini agenda banjir itu tahunan. Maka solusi ini harus kita selesaikan bersama antara BNPB, provinsi, dan daerah,” ujar Subandi pada Selasa, 05 Mei 2026.

Ia mengungkapkan keterbatasan anggaran di tengah kebijakan efisiensi membuat pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani banjir. “Dengan adanya efisiensi anggaran, kami harus mencari dukungan dari BNPB agar persoalan banjir ini bisa segera tertangani,” ungkapnya.

Selama ini, Pemkab Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya seperti normalisasi sungai untuk mengurangi sedimentasi hingga mengoptimalkan rumah pompa di titik rawan. Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk mengatasi banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam audiensi, Subandi juga menyampaikan berbagai persoalan teknis di lapangan, mulai dari kapasitas saluran hingga kebutuhan peningkatan infrastruktur. Audiensi turut dihadiri Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sidoarjo Sabino Mariano dan Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo Mochammad Mahmud, yang memaparkan titik rawan banjir serta kebutuhan teknis penanganannya di hadapan BNPB.

Subandi menyebut audiensi itu mendapat respons positif dari BNPB. Sejumlah dukungan dan solusi mulai dibahas untuk percepatan penanganan banjir, khususnya di wilayah Tanggulangin. “Alhamdulillah kami diterima dengan baik dan dicarikan solusi. Juga disampaikan ada bantuan‑bantuan yang akan diberikan, termasuk untuk penanganan di wilayah Tanggulangin,” katanya.

Ia menambahkan, Kalaksa BPBD Sidoarjo untuk sementara diminta berada di Jakarta guna pendalaman teknis bersama BNPB. “Pak Kalaksa sementara diminta tinggal untuk mendalami teknis dari BNPB. Harapannya nanti bisa membawa ‘oleh‑oleh’ berupa solusi konkret yang bisa langsung diterapkan untuk masyarakat Sidoarjo,” imbuhnya.

Subandi berharap, kolaborasi antara BNPB, pemerintah provinsi, dan daerah dapat menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan banjir di Sidoarjo. “Minimal, persoalan banjir yang setiap tahun terjadi di Sidoarjo bisa diselesaikan melalui kolaborasi antara BNPB, Pemerintah Provinsi, dan daerah, sehingga dapat mewujudkan tata kota yang lebih baik, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat,” kata Subandi.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas respons cepat BNPB dalam menindaklanjuti persoalan banjir di Sidoarjo. “Saya mengucapkan terima kasih kepada BNPB, khususnya Bapak Jenderal Suharyanto, yang telah memberikan respons dan dukungan cepat dalam upaya penyelesaian banjir di Kabupaten Sidoarjo,” ucapnya.

Sabino Mariano mengatakan pihaknya diminta memaparkan kondisi detail di lapangan sebagai dasar penyusunan dukungan dari BNPB. “Kami diminta menyampaikan secara detail persoalan yang ada, mulai dari kapasitas saluran yang tidak mencukupi, kondisi pompa yang perlu ditingkatkan, hingga wilayah‑wilayah yang menjadi langganan banjir seperti Desa Kedungbanteng dan Desa Kedungpeluk,” kata Sabino.

Ia berharap hasil audiensi tersebut segera ditindaklanjuti agar penanganan banjir bisa lebih efektif. “Kami berharap hasil audiensi ini bisa segera ditindaklanjuti, sehingga penanganan banjir bisa lebih terarah dan efektif,” tuturnya.

Mochammad Mahmud menegaskan, strategi penanganan akan difokuskan pada peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali air. “Langkah teknis yang disiapkan meliputi normalisasi sungai, peningkatan kapasitas pompa, serta perbaikan saluran agar aliran air lebih lancar,” tegasnya.

Dalam audiensi itu, Pemkab Sidoarjo juga mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 209,5 miliar ke BNPB untuk program prioritas. Anggaran tersebut mencakup normalisasi Sungai Bagebug, perbaikan dan penambahan pompa di sejumlah titik, peningkatan 37 unit pompa, hingga pengadaan pompa portable berkapasitas 250 liter perdetik. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk peningkatan saluran Gedangrowo serta pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Secara keseluruhan, pertemuan ini menegaskan komitmen Sidoarjo untuk mengatasi banjir melalui kerja sama lintas lembaga. Dengan dukungan BNPB, upaya normalisasi sungai, peningkatan pompa, dan perbaikan saluran diharapkan dapat mengurangi risiko banjir tahunan di wilayah yang rawan. Kolaborasi ini diharapkan membawa solusi konkret yang dapat segera diterapkan, meningkatkan ketahanan daerah, dan melindungi masyarakat dari dampak banjir yang berulang.