SIM Baru Kini Verifikasi Wajah, Mulai 1 Juli 2026 Indonesia

01 Juli 2026 menandai perubahan besar dalam cara membeli dan mengaktifkan kartu SIM di Indonesia. Mulai tanggal tersebut, proses pendaftaran tidak lagi dapat dilakukan hanya dengan mengirimkan nomor NIK dan Kartu Keluarga melalui SMS. Pemerintah menuntut penggunaan teknologi biometrik, khususnya pengenalan wajah, untuk setiap pendaftaran kartu SIM baru.

Peraturan ini diresmikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara nasional. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari peningkatan kejahatan siber yang semakin meresahkan. Menurut data pemerintah, hingga April 2026, kerugian akibat tindakan kriminal siber di Indonesia sudah mencapai Rp 9,5 triliun. Dengan verifikasi wajah, diharapkan dapat menekan masalah penipuan digital, panggilan tidak diinginkan, dan situs atau pesan menipu.

Untuk mengaktifkan nomor baru, tiga informasi utama harus diverifikasi: nomor pelanggan yang akan digunakan, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan data biometrik berupa pengenalan wajah. Pemindaian wajah dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi resmi operator, situs web, atau langsung di gerai layanan operator yang dipilih. Sistem pengenalan wajah terintegrasi dengan database penduduk (Dukcapil) dan memerlukan tingkat kesamaan minimal 95% antara foto wajah yang diambil dan gambar yang tersimpan di database kependudukan nasional.

Operator seluler wajib menyediakan perangkat atau perangkat lunak yang memenuhi kriteria teknis pemerintah. Proses verifikasi terdiri dari dua fase: Deteksi Wajah, di mana kamera mengambil gambar wajah, dan Analisa Wajah, di mana sistem menganalisis bentuk geometris wajah untuk memverifikasi keaslian data. Semua langkah ini menggunakan kamera, faceprint digital, database pemerintah, dan algoritma khusus yang dapat membandingkan wajah secara cepat.

Pemerintah menjamin bahwa data biometrik atau hasil pemindaian wajah tidak akan disimpan oleh operator seluler maupun Komdigi. Foto wajah hanya digunakan untuk verifikasi instan yang langsung dicocokkan dengan data Dukcapil menggunakan standar keamanan global. Dengan demikian, privasi dan data pribadi masyarakat tetap terlindungi.

Dengan validasi data pelanggan yang lebih akurat, industri telekomunikasi di Indonesia diharapkan menjadi lebih sehat, bersih, dan aman. Proses ini juga diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan nomor telepon yang menggunakan identitas tidak sah. Selain itu, langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat keamanan digital dan melindungi konsumen dari risiko kejahatan siber.

Para pengguna ponsel harus mempersiapkan diri untuk mengikuti prosedur baru ini. Pastikan nomor pelanggan, NIK, dan wajah Anda siap diverifikasi pada saat pembelian kartu SIM. Operator akan menyediakan fasilitas pemindaian wajah di toko atau melalui aplikasi resmi. Jika ada kekhawatiran tentang kebocoran data, ingatlah bahwa data biometrik tidak disimpan oleh pihak manapun.

Perubahan ini menandai langkah penting dalam upaya pemerintah untuk memperkuat keamanan digital di Indonesia. Dengan mengintegrasikan verifikasi biometrik ke dalam proses pendaftaran kartu SIM, diharapkan kejahatan siber dapat dikurangi, dan masyarakat dapat menikmati layanan komunikasi yang lebih aman dan terpercaya.