Smartphone D2D Satelit: Peluang Besar, Tantangan Regulasi

Tren teknologi smartphone yang dapat terhubung langsung ke satelit atau direct-to-device (D2D) mulai menjadi perbincangan global. Di Jakarta, Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) menilai perkembangan ini sebagai peluang besar bagi industri nasional, meski di sisi lain dihadapkan tantangan, terutama dari sisi regulasi dan kedaulatan data.

Ketua Umum ASSI, Rusdianto Yuli Hermansyah, menjelaskan bahwa teknologi D2D pada dasarnya terbagi dalam dua kategori utama: direct-to-cell dan direct IoT. Ia menambahkan, “Kalau sekarang, sensor IoT itu biasanya masih lewat pengumpul data dulu baru dikirim ke satelit. Ke depan, modelnya akan langsung dari sensor ke satelit,” di Jakarta, 05 Mei 2026.

D2D memungkinkan ponsel terhubung langsung ke jaringan satelit tanpa perlu infrastruktur tambahan seperti BTS. Begitu pula perangkat sensor di berbagai sektor—mulai dari maritim hingga industri—bisa terkoneksi langsung ke satelit untuk mengirimkan data secara real‑time.

Di tengah tensi geopolitik global, kebutuhan akan layanan berbasis Positioning, Navigation, and Timing (PNT) juga meningkat. Banyak negara kini berupaya memiliki sistem navigasi sendiri, sebagai alternatif dari GPS. “Perang satelit itu sekarang juga terjadi di situ, masing-masing negara ingin punya sistemnya sendiri,” kata Rusdianto.

Meski potensinya besar, implementasi D2D di Indonesia masih menunggu kejelasan regulasi. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih mengkaji berbagai aspek, termasuk model operasional dan penggunaan spektrum frekuensi.

Hingga saat ini, layanan D2D dimungkinkan menggunakan spektrum Mobile Satellite Service (MSS). Namun, bandwidth yang tersedia masih terbatas. Di tingkat global, International Telecommunication Union (ITU) tengah membahas penambahan alokasi frekuensi untuk mendukung teknologi ini, yang diperkirakan baru terealisasi pada akhir 2027 atau awal 2028.

Selain itu, muncul dua pendekatan teknologi dalam D2D: model transparan dan regeneratif. Model transparan memanfaatkan jaringan seluler yang sudah ada, sementara model regeneratif memungkinkan satelit berfungsi layaknya operator seluler dengan jaringan inti sendiri.

“Di Indonesia masih dikaji, apakah nanti akan dioperasikan oleh operator seluler atau satelit. Tapi kemungkinan besar satelit akan menjadi perpanjangan dari BTS, atau model transparan,” jelasnya.

ASSI menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dalam implementasi teknologi ini. Idealnya, seluruh infrastruktur satelit dikendalikan oleh entitas dalam negeri. Namun, hal tersebut membutuhkan waktu dan investasi besar.

Sebagai langkah awal, ASSI mendorong agar data dari layanan D2D tetap “landing” di Indonesia, meskipun infrastruktur satelitnya melibatkan pihak asing. “Minimal datanya harus tetap di Indonesia, karena ini menyangkut data konsumen dan kedaulatan digital,” tegasnya.

Perkembangan D2D juga tidak lepas dari persaingan global yang semakin intens. Selain Starlink, sejumlah pemain lain seperti Amazon dan perusahaan asal China juga tengah mengembangkan konstelasi satelit LEO dalam jumlah besar.

Hal ini membuat masa depan industri satelit, termasuk di Indonesia, akan sangat dipengaruhi oleh kecepatan adaptasi terhadap teknologi baru. Pemerintah pun didorong untuk sigap terhadap perkembangan satelit, salah satunya teknologi direct to device.

Dengan potensi besar dan tantangan regulasi, Indonesia berada di persimpangan strategis antara memanfaatkan teknologi satelit baru dan menjaga kedaulatan data. Keputusan yang diambil dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan posisi negara ini dalam lanskap satelit global.