SMK Butuh Mitra Industri: Mandat Dirjen Tatang Mendirikan

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen Diksus) Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa mitra industri merupakan syarat utama bagi pendirian sekolah menengah kejuruan (SMK). Ia mengingatkan bahwa tanpa dukungan industri, kurikulum SMK tidak akan memiliki landasan yang kuat.

"Ada syarat untuk mendirikan SMK itu harus punya mitra industri. Karena kalau dia tidak punya mitra industri dia mau buat kurikulum sama siapa," tutur Tatang dalam acara Bincang Santai Dampak Nyata Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Penguatan Literasi melalui Sarana Perpustakaan yang Nyaman di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, pada 12 Mei 2026.

Menurut Tatang, kurikulum SMK tidak lagi sekadar teori. Ia dibangun melalui kolaborasi antara pihak sekolah dan industri. Konsep ini menekankan pembelajaran yang langsung terhubung dengan dunia kerja, sehingga siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan di lingkungan nyata.

Ia menjelaskan tentang teaching factory, model pembelajaran yang meniru sistem kerja industri secara langsung di sekolah. "Pabrik pembelajaran yang menggambarkan di sekolah itu kayak di pabrik lah untuk sesuai bidang masing-masing," tambahnya.

Keunggulan SMK yang memiliki mitra industri terlihat dari data tracer study yang dilakukan Kemendikdasmen. Data tersebut mencatat tingkat keberkerjaan lulusan SMK. Semakin banyak mitra industri, semakin tinggi tingkat keberkerjaan lulusan.

"Makin banyak mitra industrinya, makin erat mitra industrinya, memang makin tinggi tingkat kebekerjaannya. Karena apa yang diajarkan betul-betul apa yang dibutuhkan industri, dan industri juga gak mau berspekulasi mendapatkan pegawai yang kurang oke," ungkap Tatang.

Kerja sama dengan industri juga membantu memenuhi kebutuhan mesin belajar yang harganya sangat mahal. Mesin untuk pembelajaran di berbagai bidang di SMK berkisar antara Rp 500–800 juta. Untuk itu, Kemendikdasmen mendorong kerja sama antar sekolah dan industri.

"Tapi dengan keterbatasan dana yang dimiliki, maka kita dorong juga SMK-SMK yang belum memadai untuk bekerjasama dengan mitra industri," kata Tatang lagi.

Menanggapi keterbatasan dana, Tatang mendorong agar program Praktik Kerja Lapangan (PKL) murid SMK berjalan minimal enam bulan. Ia berharap selama periode tersebut, siswa dapat belajar langsung dari industri dan mengembangkan kemampuan praktis.

"Waktu PKL 6 bulan dinilai Tatang sangatlah ideal, karena kalau 3 bulan murid baru mulai belajar dan mencoba. Sedangkan 3 bulan sisanya, adalah waktu yang tepat untuk praktik," jelasnya.

"Makanya kenapa minimal 6 bulan, jangan sampai saya sebagai pengusaha itu cuma dititipi, orang untuk belajar, habis belajar pergi. Saya ingin dapat juga dong 3 bulannya kerja mereka. Jadi ini hal-hal yang dipraktikkan, kenapa mitra industri ini sangat penting," ungkapnya.

Tatang tidak menolak PKL murid yang berlangsung lebih dari enam bulan, asalkan sesuai dengan kemampuan sekolah, siswa, dan perusahaan tempat magang. Salah satu praktik tersebut diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat, di mana PKL berlangsung setahun.

"Sebenarnya by regulasi minimal 6 bulan. Kita yang penting akan dilihat tergantung sekolah itu kemampuannya, karena kan PKL ini kan nanti siswa jauh dari orang tua atau tempat tinggalnya biayanya juga akan berdampak. Ini yang kita ambil pilihan-pilihan yang paling mudah," pungkasnya.

Kesimpulannya, kolaborasi antara SMK dan industri tidak hanya memperkaya kurikulum, tetapi juga meningkatkan peluang kerja bagi lulusan. Dengan dukungan industri, SMK dapat menyediakan fasilitas belajar yang memadai dan memberikan pengalaman kerja nyata kepada siswa. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pendidikan dan dunia industri untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai.