SPBU Amfoang Belum Ada, Camat Hendra Minta Pertamina Bangun

13 Mei 2026 – Di Kupang, Camat Hendra mengadakan dialog dengan perwakilan PT Pertamina Sales Area Retail NTT. Pertemuan itu bertujuan membahas pembangunan SPBU di wilayah pesisir Amfoang, yang meliputi Amfoang Barat Daya, Amfoang Barat Laut, Amfoang Utara, dan Amfoang Timur.

“Tadi saya mengusulkan terkait pembangunan SPBU di wilayah pesisir Amfoang sebagai jalan keluar untuk mengatasi kelangkaan BBM karena memamg belum ada pelayanan SPBU,” ujar Hendra saat ditemui. Ia menegaskan bahwa belum ada SPBU di wilayah tersebut, sehingga petani dan nelayan harus menempuh jarak jauh untuk membeli bahan bakar.

Menurut Hendra, selain jarang, harga BBM di pasar masih sangat tinggi. Pertalite Rp 15 ribu per liter, Solar Rp 12 ribu, Pertamax Rp 17 ribu, dan minyak tanah berkisar Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu per botol air mineral berukuran besar. Ia menambahkan bahwa stok BBM tersedia, namun belum ada fasilitas penjualan di Amfoang.

“Hal ini membuat Pertamina memiliki tanggung jawab untuk mengantar BBM ke setiap SPBU, tetapi terkendala karena jalan rusak dan jembatan putus,” jelas Hendra. Ia menjelaskan bahwa transportasi menjadi kendala utama, sehingga BBM tidak dapat sampai ke konsumen secara langsung.

Solusi yang diusulkan Hendra adalah penerapan BBM satu harga. Ia berharap pemerintah kabupaten dapat mengajukan usulan tersebut ke BPH Migas. “Mudah-mudahan itu bisa terjawab sebagai solusi untuk masyarakat Amfoang. Kemudian pembangunan SPBU untuk BBM satu harga juga harus berdasarkan usulan dari Pemda Kabupaten Kupang. Hal ini masih dalam tahapan koordinasi dengan Bupati Kupang untuk tindak lanjutnya,” terang Hendra.

SPBU rencana dibangun di Desa Afoan, Kecamatan Amfoang Utara, karena lokasi dekat dengan Pelabuhan Naikliu dan lahan sudah tersedia. Namun, belum ada investor atau pihak swasta yang menandatangani perjanjian. Hendra menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak terkait agar proyek dapat berjalan.

Di sisi lain, Hendra menyoroti penertiban BBM yang dilakukan polisi di Kota Kupang pada 11 Mei 2026 dini hari. Penertiban tersebut menargetkan bus yang menuju Amfoang. Semua BBM yang disita ternyata milik petani yang hendak merontokkan padi. Hendra tidak mempersoalkan penegakan hukum, namun menuntut adanya sisi kemanusiaan. “Karena penggunaan BBM subsidi hanya didapati menggunakan QR code khusus untuk petani dan nelayan yang sudah terdata oleh dinas terkait,” kata Hendra.

Menurut saran Pertamina, BBM yang dapat digunakan oleh masyarakat Amfoang adalah BBM nonsubsidi. Namun, distribusi masih terhambat karena kondisi jalan yang rusak parah. Hendra menyebut kemungkinan distribusi melalui jalur laut, namun masih memerlukan koordinasi dan rekomendasi dari Pemkab Kupang. “Sehingga kami masih menunggu arahan untuk mengusulkan pemanfaan angkutan lewat jalur laut,” beber Hendra.

Di sisi lain, Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, menyatakan Pertamina sangat mendukung usulan penambahan SPBU di semua daerah. Ia menekankan bahwa pengajuan pembangunan SPBU harus didukung oleh investor, baik BUMD maupun swasta. “Karena nantinya pengelola SPBU itu mitra Pertamina. Kalau kami terbuka untuk penambahan jumlah penyalur sebanyak-banyaknya. Kami mendukung dan menyambut baik usulan itu demi pemerataan akses, perluasan lembaga penyalur. Pokoknya kami sangat mendukung,” jelas Ahad, dikonfirmasi 14 Mei 2026.

Warga Amfoang, Kabupaten Kupang, sudah lama mengeluhkan kelangkaan Pertalite. Kelangkaan ini memengaruhi aktivitas pertanian dan pendidikan. Salah seorang warga, Victor Imanuel Manoh, mengatakan bahwa petani kesulitan merontokkan padi menggunakan mesin setelah masa panen. “Di sini Pertalite tidak ada lagi. Kami yang sudah selesai panen juga tidak bisa merontokkan padi. Pemerintah harus bertanggung jawab,” ujar Victor saat dihubungi.

Victor juga menambahkan bahwa siswa dan warga yang bepergian ke sekolah dan kebun terhambat. Beberapa siswa bahkan memilih tidak masuk sekolah karena tidak ada BBM untuk transportasi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi kehidupan sehari‑harinya.

Secara keseluruhan, dialog antara Camat Hendra dan Pertamina menyoroti kebutuhan mendesak akan SPBU di Amfoang. Kendala transportasi, penertiban BBM, dan kebijakan subsidi menjadi faktor utama yang mempengaruhi distribusi BBM. Usulan BBM satu harga dan pembangunan SPBU di Desa Afoan masih menunggu keputusan pemerintah kabupaten dan koordinasi dengan pihak swasta. Masyarakat Amfoang menantikan solusi yang dapat memperbaiki akses BBM, sehingga aktivitas pertanian dan pendidikan dapat berjalan normal kembali.