SPHP Beras 371,2 Ribu Ton: Penyaluran Berlanjut Tanpa Jeda

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras telah menyalurkan 371,2 ribu ton beras hingga akhir April 2026. Pemerintah menegaskan bahwa program ini tidak akan mengalami jeda saat pergantian tahun, sehingga pasokan tetap terjaga.

Direktur SPHP Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono menjelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, awal tahun menjadi periode transisi anggaran pemerintah. Periode ini biasanya memerlukan waktu ekstra untuk menjalankan SPHP beras.

Di tahun 2026, SPHP beras dibagi menjadi dua fase. Januari dan Februari menjadi perpanjangan program tahun 2025, sementara fase baru mulai digulirkan pada bulan Maret. Realisasi penyaluran pada Januari–Februari mencapai 221 ribu ton, dan dari Maret hingga 25 April tercatat 150,2 ribu ton. Jumlah keseluruhan mencapai 371,2 ribu ton.

“Pertama, program SPHP beras bahwa di 2026 untuk penyaluran SPHP beras, sudah boleh melalui distributor, khususnya BUMN dan BUMD. Jadi kami harapkan keterlibatan pemerintah daerah yang memiliki BUMD terkait ini,” kata Maino dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Dengan memperluas jaringan distribusi, Bapanas berharap realisasi penyaluran beras dapat meluas dan terus meningkat. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berasal dari penyerapan produksi dalam negeri telah menembus rekor baru, mencapai lebih dari 5 juta ton.

“Yang kedua, kaitan dengan SPHP beras di ritel modern, kami sudah koordinasi dengan Asosiasi Jaringan Ritel Modern. Tentunya ini juga akan mendorong penyaluran di seluruh jaringan ritel modern yang ada. Yang berikutnya, di tingkat pengecer bahwa penyaluran beras SPHP ini diprioritaskan untuk di pengecer-pengecer pasar rakyat,” imbuh Maino.

Perkembangan harga beras nasional menunjukkan tren kenaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras secara nasional hingga pekan keempat April yang mencakup 109 kabupaten/kota. IPH pekan keempat April ini mengalami penambahan jumlah daerah dan menjadi yang tertinggi.

Namun, telaahan Bapanas terhadap 109 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH menunjukkan bahwa hanya 52 kabupaten/kota saja yang mengalami kenaikan IPH yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium. Angka 52 kabupaten/kota ini hanya 14,65% dari total 355 kabupaten/kota yang dipantau BPS terkait perubahan IPH beras.

Dalam pengamatan Bapanas, rata-rata harga beras medium per 28 April masih berada dalam rentang HET. Bahkan, beberapa wilayah mencatat penurunan dibandingkan setahun yang lalu. Rata-rata harga di Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi) tercatat Rp 12.998 per kilogram, turun dari Rp 13.070 per kilogram pada tahun sebelumnya.

Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan) mencatat rata-rata harga Rp 13.618 per kilogram, turun dari Rp 14.113 per kilogram tahun lalu. Sementara Zona III (Maluku, Papua) menunjukkan harga Rp 14.957 per kilogram, turun dari Rp 15.937 per kilogram pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Stok CBP menjadi pilar penting dalam mempercepat realisasi penyaluran SPHP beras. Pada 28 April, total stok beras yang dikelola Bulog mencapai 5,08 juta ton. Pengadaan beras produksi dalam negeri pada periode tersebut setara dengan 2,4 juta ton.

Dengan kombinasi penyaluran melalui distributor, ritel modern, dan pasar rakyat, serta dukungan stok CBP yang kuat, program SPHP beras berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di Indonesia. Data menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan IPH di beberapa daerah, harga beras medium masih berada di bawah atau setara dengan HET, menandakan upaya pemerintah dalam menstabilkan pasar beras tetap berjalan.