SPPG 1.720 Sementara Tidak Aktif, Insentif Tetap Dibayar

1.720 SPPG di Indonesia dinyatakan sejenak tidak aktif oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Ia mengumumkan hal tersebut saat mempersilakan pembangunan SPPG Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar pada 28 April 2026.

Meski operasionalnya dihentikan, ribuan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menerima Rp 6 juta per hari. Dadan menjelaskan, “Untuk yang sementara tetap diberi (insentif Rp 6 juta per hari).”

Alasan tetap menyalurkan insentif adalah karena SPPG masih melakukan kegiatan sampai operasi kembali normal. Ia berkata, “Karena dia harus mengurus yang lain‑lain dan karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat penutupan.”

Menurut data hingga April 2026, 1.720 SPPG ditutup karena tidak mengantongi dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dadan menegaskan, “SPPG yang ditutup karena tidak mengantongi dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).”

SPPG yang dapat melengkapi persyaratan tersebut dapat kembali beroperasi tanpa menunggu lama. Ia menambahkan, “Proses pengaktifan kembali SPPG yang sudah memenuhi kriteria tidak membutuhkan waktu lama.”

Untuk memastikan kembalinya layanan, Dadan menekankan pentingnya kualitas. “Jadi tinggal kita lihat kalau kualitasnya bagus, layanannya bagus, menunya juga bagus, mudah‑mudahan SLHS‑nya, sertifikatnya keluar dalam waktu sebulan sehingga tidak perlu diberhentikan untuk sementara,” ujarnya.

Beberapa hari sebelumnya, Dadan turut meluncurkan SPPG Tamalanrea 14 yang diinisiasi Unhas. Ia menyebut, “Di IPB sudah ada, di beberapa perguruan tinggi swasta sudah ada, tapi yang pertama di PTN di Indonesia Timur, Unhas selalu leading dalam hal tersebut dan saya ucapkan selamat.”

Menjelaskan fasilitas Unhas, Dadan menyoroti sistem reverse osmosis yang menghasilkan air murni dan langsung dapat diminum. Ia berkata, “Satu SPPG Unhas memiliki fasilitas yang mumpuni, baik dari hulu hingga hilir, terutama dalam pengolahan limbah dan pengelolaan air. Ia menyebut Unhas menghadirkan sistem reverse osmosis yang menghasilkan air murni dan dapat langsung diminum.”

“Jadi pasti dijamin untuk air. Saya kira aspek keamanan terpenting karena sejauh ini kualitas air menjadi faktor di mana gangguan pencernaan terjadi dan dengan adanya teknologi yang sudah dilakukan di SPPG Unhas ini saya kira akan menjadi contoh,” tutupnya.

Secara keseluruhan, BGN menegaskan bahwa sementara 1.720 SPPG tidak aktif, insentif tetap dibayarkan dan diharapkan SPPG yang memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS dapat segera kembali beroperasi. Hal ini menandai upaya pemerintah untuk menjaga kualitas layanan gizi di Indonesia.