State Capitalism: Dampak Rupiah dan IHSG Indonesia

Jakarta, buku Paradox Indonesia dan Solusinya yang diterbitkan Mei 2022 menampilkan pemikiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang arah pembangunan ekonomi nasional. Buku ini dianggap penting bagi siapa saja yang ingin memahami strategi ekonomi yang sedang dijalankan.

Gagasan utama yang dipaparkan pada halaman 120 mengacu pada teori Prof. Sumitro tentang ekonomi campuran, yaitu mixed economy yang berada di luar batas kapitalisme dan sosialisme. Konsep ini menjadi dasar bagi apa yang disebut Prabowonomics atau state capitalism—sebuah model ekonomi konstitusi yang menempatkan negara sebagai penguasa utama cabang produksi penting.

Referensi utama datang dari ayat 2 pasal 33 Undang‑Undang Dasar 1945, yang menyatakan: “cabang‑cabang produksi yang penting harus dikuasai negara. Menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Pernyataan ini menjadi landasan hukum bagi kebijakan negara yang lebih aktif.

Kontras dengan pandangan neoliberal seperti Milton Friedman, Von Hayek, dan Margaret Thatcher, yang menegaskan: “the best government is the least government.” Pandangan ini menekankan peran pemerintah yang minimal, hanya sebagai regulator.

Peralihan menuju state capitalism mengubah peran pemerintah dari sekadar pengawas menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan yang lebih aktif ini menimbulkan ketidakpastian, meningkatkan persepsi risiko, dan menambah country risk premium. Akibatnya, aliran modal keluar, rupiah terdepresiasi secara ekstrem, dan indeks saham gabungan (IHSG) turun.

Depresiasi rupiah mencapai titik terendah dalam sejarah, yaitu Rp 13.357 per dolar AS pada 30 April 2026. Pada hari yang sama, IHSG berada di sekitar 7.007, mencerminkan tekanan pasar yang signifikan.

Sentimen negatif ini juga memicu net outflow modal asing di bawah regime mobilitas modal bebas. Nilai tukar terdepresiasi dan IHSG jatuh, menandakan ketidakstabilan ekonomi.

Dalam kerangka Mundell‑Flemming dan impossible trinity, Indonesia sejak awal menjalankan regime floating exchange rate, menjaga kestabilan nilai tukar, sambil mempertahankan mobilitas modal bebas dan kebijakan moneter independen. Pendekatan ini bertentangan dengan model China, yang memilih menjaga kestabilan nilai tukar dan kebijakan makroekonomi melalui capital control.

Di China, Xi Jinping menerapkan kontrol arus modal untuk menahan masuknya hot money. Langkah ini bertujuan menghindari krisis keuangan Asia 1997‑1998. Model ekonomi China, menurut Keyu Jin dalam bukunya The New China Playbook, Beyond Socialism and Capitalism (2024), tidak dapat dinilai hanya dari perspektif kapitalisme atau sosialisme. Sebaliknya, ia digambarkan sebagai managed capitalism atau mayor economy.

Ekonomi hibrida China menekankan peran pemerintah melalui kebijakan fiskal, moneter, industri, regulasi sistem keuangan, dan pembiayaan negara. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi pilar utama. Perbedaan utama dengan Indonesia adalah arah pergerakan: China bergerak dari kontrol negara ke pasar, sedangkan Indonesia bergerak dari pasar bebas ke pengawasan negara.

China secara bertahap membuka ekonominya, namun masih mempertahankan capital control. People Bank of China (PBOC) membatasi pinjaman bank China ke luar negeri dan membatasi saham yang dapat dibeli investor asing. Kebijakan ini efektif mengurangi aliran hot money dan fluktuasi harga saham (Eichengreen, 2023).

PBOC juga membatasi peredaran yuan secara internasional. Mata uang yuan belum sepenuhnya konversibel ke mata uang lain. Sejalan dengan Eichengreen dan Kawai (2015), PBOC menciptakan dua pasar uang yuan: mainland (CNY) dan offshore (CNH). Selisih suku bunga mencapai 10 persen, memfasilitasi kontrol devisa antar negara.

Bagaimana Indonesia dapat belajar dari model China? Risiko utama yang perlu diatasi adalah peningkatan persepsi risiko akibat perubahan kebijakan ekonomi nasional. Country risk premium yang naik memicu net outflow modal asing, depresiasi rupiah, dan melemahnya IHSG.

Berikut tiga opsi kebijakan berdasarkan kerangka Mundell‑Flemming:

1. Menjaga kestabilan nilai tukar dan menerapkan regime kebebasan arus modal, tetapi mengorbankan independensi kebijakan moneter. Pendekatan ini pernah diambil beberapa negara di Eropa Timur yang bergabung dengan euro.
2. Menjaga kebebasan arus modal dan independensi kebijakan moneter, tetapi mengorbankan kestabilan nilai tukar. Pilihan ini mengadopsi regime floating exchange rate, seperti Bank Indonesia saat ini.
3. Menjaga kestabilan nilai tukar dan independensi kebijakan moneter, dengan mengorbankan kebebasan arus modal melalui capital control, mirip dengan PBOC.

Opsi terbaik bagi Indonesia dalam regime state capitalism adalah pergeseran bertahap ke capital control. Dengan menjaga independensi kebijakan moneter, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif sentimen pasar akibat perubahan arah kebijakan makroekonomi.

Menurut Muhammad Syarkawi Rauf, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan mantan Ketua KPPU RI 2015‑2018, pendekatan ini dapat menstabilkan pasar uang dan saham, serta menurunkan persepsi risiko di mata investor asing.

Secara keseluruhan, buku Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran negara dalam ekonomi. Namun, pelaksanaan model state capitalism harus mempertimbangkan risiko pasar, terutama volatilitas nilai tukar dan persepsi risiko investor. Mengadopsi kontrol arus modal secara bertahap dapat menjadi strategi yang lebih aman bagi Indonesia, mengingat pengalaman China dalam menyeimbangkan stabilitas makroekonomi dengan keterbukaan ekonomi.