Sumsel: Kemiskinan 9,85% & IPM 74,76, Pertumbuhan 5,35%

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengumumkan hasil Laporan Kinerja Pemerintah (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di Rapat Paripurna XXXIII DPRD Provinsi. Angka kemiskinan turun menjadi satu digit, yakni 9,85 % pada 01 September 2025, catatan terendah sejak provinsi ini didirikan.

“Tingkat kemiskinan Sumatera Selatan per 01 September 2025 menurun menjadi satu digit 9,85 %. Ini menjadi catatan sejarah tersendiri dan merupakan tingkat kemiskinan terendah sejak Provinsi Sumatera Selatan terbentuk,” ujarnya, Senin (30 Maret 2026).

Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut belum mencapai standar nasional. “Namun, kata dia, angka tersebut belum mencapai standar nasional yang sebesar 8,25 %.”

Ia menambahkan, “Akan tetapi jika dibandingkan nasional, tingkat kemiskinan Sumatera Selatan masih di atas nasional yang sebesar 8,25 %,” sambungnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel 2025 tercatat 74,76. Gubernur menyatakan, “Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 mencapai 74,76 dan merupakan tahun ketujuh status IPM kategori tinggi, namun capaian ini masih berada di bawah capaian nasional yang sebesar 75,90,” ujarnya.

Di sisi lain, dua indikator ekonomi Sumsel melampaui angka nasional. Ekonomi tumbuh 5,35 % dibandingkan 5,11 % di tingkat nasional. Pengangguran terbuka turun menjadi 3,69 % dibandingkan 4,74 % di tingkat nasional. “Dari tahun ke tahun tingkat pengangguran terbuka Sumsel selalu lebih baik dari nasional,” katanya.

Gubernur menegaskan tantangan pembangunan di tahun 2026. “Tantangan dan isu besar pembangunan tahun 2026 yaitu kemiskinan dan stunting masih harus kita turunkan. Layanan pendidikan dan kesehatan belum juga optimal. Pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas harus kita optimalisasi,” tuturnya.

Secara keseluruhan, Sumatera Selatan menunjukkan kemajuan di beberapa bidang ekonomi dan sosial, namun masih perlu memperbaiki indikator kemiskinan, IPM, dan layanan publik untuk mencapai standar nasional.