Sumsel Tambah Helikopter Water Bombing, Hentikan Kebakaran

Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin diperkuat. BNPB menambah satu unit helikopter water bombing untuk mendukung operasi pemadaman udara di wilayah Sumsel. Dengan tambahan ini, saat ini terdapat empat unit helikopter water bombing yang siap dioperasikan selama musim kemarau 2026. Unit-unit ini akan ditempatkan di titik-titik strategis, memungkinkan respon cepat terhadap api yang muncul di daerah terpencil.

"Sumsel dapat tambahan satu helikopter water bombing dari BNPB. Dengan tambahan ini, total helikopter water bombing yang disiagakan di Sumsel menjadi empat unit untuk mendukung penanganan karhutla," ujar Sudirman, Senin (8/6/2026).

"Harapannya dengan dukungan empat unit helikopter water bombing yang kini tersedia, penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan efektif sehingga dampak karhutla maupun kabut asap bisa diminimalkan," kata Sudirman. "Helikopter water bombing dapat menurunkan air dari ketinggian, menjangkau area yang sulit dijangkau darat, sehingga waktu respon dapat dipersingkat."

"Patroli udara tetap dua unit, satu helikopter dan satu lagi pesawat Cessna," tambahnya. "Kedua unit ini berfungsi untuk memantau wilayah rawan kebakaran, mengidentifikasi titik api, dan menyiapkan rute evakuasi bagi tim darat."

Sudirman menjelaskan, sejumlah daerah di Sumsel saat ini telah menetapkan status siaga karhutla. Pihaknya juga terus mendorong agar wilayah rawan karhutla lainnya secepatnya menaikkan status untuk kesiapsiagaan menghadapi kemarau tahun ini. Status siaga ini mencakup pelatihan, peralatan, dan koordinasi antar lembaga.

Pihaknya juga terus mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu karhutla yang lebih luas. Pemberian sanksi tegas dan edukasi tentang risiko kebakaran menjadi bagian dari upaya pencegahan.

Dengan tambahan armada udara, Sumsel meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026, mengurangi risiko kebakaran dan dampak kabut asap bagi masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan BNPB dalam melindungi lingkungan dan kehidupan warga.