Sumsel Tunggu Regulasi Pusat: BBM dan WFH di Rencana 2026

Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait rencana penghematan bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan tersebut akan diterapkan di Sumsel dalam waktu dekat.

Edward Candra, Sekretaris Daerah Sumsel, menyatakan: “Kita mendukung kebijakan itu. Kita juga masih akan kaji, disamping menunggu regulasinya dari pemerintah pusat. Mungkin dalam waktu dekat, 1-2 hari ini pemerintah akan mengeluarkan kebijakan itu,” pada hari 27 Maret 2026.

Ia menambahkan bahwa kebijakan work from home satu hari dalam seminggu masih akan dikaji lebih lanjut oleh pemprov. Penetapan hari WFH akan disesuaikan dengan kondisi di daerah. “Hari apa yang akan diambil kebijakannya (WFH), kita akan lihat. Cocok untuk kita, kita akan pertimbangkan untuk menyesuaikan dengan kebijakan tersebut,” ujarnya.

Belum dihitung secara rinci berapa efisiensi yang akan didapat setelah penerapan kebijakan penghematan BBM melalui WFH pegawai. “Kalau secara detail harus menghitung berapa jumlahnya, harapannya kalau WFH berarti bekerja dari rumah. Artinya mobilitas kendaraan dinas, terutama yang mengonsumsi BBM akan berkurang, jadi harus dihitung dulu berapa penghematannnya,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan beriringan dengan penghematan pemakaian listrik dan air di seluruh OPD di lingkungan pemprov Sumsel. “Bukan hanya konsumsi BBM, tapi juga dari listrik akan berkuranng, sumber daya air juga berkurang karena ada 1 hari aktivitas tidak di kantor,” tambahnya.

Menanggapi usulan penerapan efisiensi BBM di sektor swasta, ia menyebut akan ada kebijakan tersendiri. Namun, pihaknya masih akan melihat kebijakan yang dikeluarkan dari pusat. “Akan ada kebijakan tersendiri ya, sekali lagi akan menyesuikan kebijakan pusat. Tapi, arah pusat sepertinya juga akan mengarah ke sektor swasta, bukan hanya pemerintah. Jadi, kita akan ikut menyesuaikan dengan regulasi yang cocok diterapkan, sama seperti di tingkat pusat,” tukasnya.

Dengan menunggu regulasi pusat, Sumsel berharap kebijakan penghematan BBM dan WFH dapat mengurangi mobilitas kendaraan dinas, sekaligus menurunkan konsumsi listrik dan air di kantor. Keputusan akhir akan diambil setelah perhitungan efisiensi yang lebih detail dilakukan.