Surabaya: Armada Transum Terbatas, Masyarakat Paksa Mobil

Di tengah imbauan pemerintah untuk menghemat bahan bakar minyak, harapan masyarakat Surabaya seharusnya beralih menggunakan transportasi umum. Namun kenyataannya, banyak pekerja di kota ini masih mengandalkan kendaraan pribadi karena layanan publik belum memenuhi kebutuhan mereka.

Awal April lalu, SWS (Surabaya Worker Support) dan TFS (Transport For Surabaya) menggelar sebuah diskusi terbuka untuk umum. Sekitar lima puluh peserta, mayoritas pekerja, menuliskan keluhan mereka tentang transportasi umum dan fasilitas publik di Surabaya.

Admin pertama SWS, Mochamad Fadhila Rais (27), menyatakan bahwa transportasi umum di Surabaya saat ini masih “sekadar ada”, namun belum benar-benar membantu mobilitas warga. “Transumnya sudah ada, tapi belum banyak membantu. Armada masih terbatas, rutenya juga belum menjangkau banyak wilayah,” ujar Rais.

Rais, yang berasal dari Pasuruan, juga berbagi pengalaman merantau ke Jakarta. Ia mengaku dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa kendaraan pribadi, berbeda dengan situasi di Surabaya. “Di Jakarta, saya bisa hidup tanpa kendaraan pribadi (menggunakan transportasi umum). Tapi di Surabaya nggak bisa, akhirnya harus beli kendaraan,” ujar Rais.

Keputusan tersebut tidak tanpa alasan. Rais mengakui pernah mencoba menggunakan transportasi umum, namun pengalaman yang kurang nyaman membuatnya enggan kembali. “Karena AC-nya tidak nyala, kemudian saya juga merasa nyetirnya kok tidak nyaman. Saya kapok, buat apa saya naik lagi kalau punya kendaraan pribadi,” ungkapnya.

Rais sendiri mengakui dirinya menjadi salah satu penyumbang kemacetan karena harus naik kendaraan pribadi. Di sisi lain, ia mengungkapkan keinginannya untuk bisa naik transum. Hal ini menggambarkan bagaimana transportasi umum di Surabaya belum layak menjadi alternatif utama.

Keluhan lain yang kerap muncul adalah soal keterbatasan armada. Dalam diskusi tersebut, Rais mengatakan banyak yang mengeluh harus menunggu lebih dari satu bus karena kondisi yang sudah penuh. Rais menyebut bahwa fenomena ini menunjukkan kebutuhan dan minat masyarakat terhadap transportasi umum sebenarnya cukup tinggi. Namun jumlah armada yang tersedia belum mampu mengimbangi permintaan.

Selain armada, konsep layanan feeder seperti wira-wiri juga dinilai belum berjalan optimal. Alih-alih menjadi penghubung koridor utama, rutenya justru dianggap terlalu panjang dan tidak efisien. “Padahal wira-wiri namanya sendiri kan feeder, pengumpan. Harusnya fokusnya mengumpan mungkin dari tempat-tempat yang padat penduduk menuju koridor utama misalnya Surabaya Bus. Tapi kan nyatanya justru terbalik, kenapa malah jadi bukan feeder dan malah jadi angkutan utama?” kata Rais.

Masalah tidak berhenti di armada. Fasilitas pendukung seperti halte juga menjadi sorotan. Di sejumlah titik, halte hanya berupa plang tanpa atap maupun tempat duduk. Kondisi ini membuat penumpang harus siap menghadapi panas maupun hujan saat menunggu. “Ada halte yang cuma plang. Jadi ya harus siap kehujanan atau panas-panasan,” kata Rais.

Minimnya pencahayaan di beberapa titik pemberhentian, juga menambah ketidaknyamanan, terutama bagi pengguna di malam hari. Sementara itu, kondisi trotoar yang rusak atau bahkan digunakan untuk parkir semakin mempersempit akses pejalan kaki menuju halte.

Salah satu anggota FDTS (Forum Diskusi Transportasi Surabaya), Vesa Handa Khrisna (28), menilai rute R5 dan FD12 menjadi contoh fasilitas transportasi yang belum digarap optimal. Pada rute R5, halte hanya tersedia di Embong Malang, Embong Malang 2, dan Kecamatan Pakal A. Sementara itu, di rute FD12, kondisi bahkan lebih memprihatinkan di mana tidak tersedia trotoar di sepanjang MERR, dan halte hanya terdapat di beberapa titik seperti ITS, Gunung Anyar Timur B, Mulyorejo B, Unair C, dan Unair B.

Selebihnya beratapkan langit. “Selebihnya beratapkan langit. Jujur, malah lebih mudah mencari titik yang layak daripada yang tidak,” ujar Vesa.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, komunitas SWS dan TFS juga menyoroti sejumlah janji pengembangan transportasi umum yang dinilai belum terealisasi. Wacana pembangunan LRT hingga moda alternatif seperti taksi air sempat mencuat dalam beberapa tahun terakhir yang hingga kini realisasinya belum terlihat. Bahkan secara simbolis, Rais memberi nilai ‘nol’ terhadap realisasi janji-janji tersebut dan menilai fokus kebijakan belum tepat sasaran.

Menurutnya langkah tersebut kurang efektif selama kebutuhan dasar seperti jumlah armada, jangkauan rute, hingga fasilitas pendukung belum terpenuhi. “Janji banyak, tapi yang terealisasi hampir tidak ada. Tidak usah muluk-muluk, benahi dulu yang sudah ada, tambah armadanya, benahi jangkauan rutenya,” tegas Rais.

Di tengah berbagai kritik, harapan yang disampaikan para pengguna transportasi umum di Surabaya sebenarnya cukup sederhana. Mereka tidak menuntut pembangunan moda besar dalam waktu singkat, melainkan perbaikan mendasar yang bisa langsung menjangkau masyarakat mulai dari penambahan armada, peningkatan kenyamanan, hingga pelatihan pengemudi dan petugas di lapangan.

Rais menyebut transportasi umum sejatinya menjadi kunci untuk mengurai kemacetan di kota besar, termasuk Surabaya. Namun tanpa pembenahan yang serius di tengah imbauan penghematan BBM, transportasi umum Surabaya dinilai belum sepenuhnya siap untuk menjawab kebutuhan masyarakat. “Kalau tidak dibenahi, lima tahun ke depan bisa jadi lebih macet lagi,” pungkas Rais.

Kesimpulannya, Surabaya masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan transportasi umum. Tanpa perbaikan dasar pada armada, rute, dan fasilitas pendukung, harapan masyarakat untuk beralih ke transportasi publik tetap belum terwujud, dan kemacetan di kota ini berpotensi memburuk dalam beberapa tahun ke depan.