Surabaya Dorong ASN Bergerak Sepedanya untuk Kurangi BBM

Di Surabaya, beberapa pemerintah daerah mulai mengajak atau bahkan mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) untuk bersepeda ke kantor. Tujuannya menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Namun, para pejabat menekankan bahwa mereka harus menjadi contoh pertama.

Menurut Dr Ir Machsus ST MT, pakar transportasi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, “kebijakan gowes ke kantor tidak hanya berlaku untuk ASN. Tetapi pejabat pemerintah harus menjadi yang pertama menjalankan kebijakan tersebut.” Ia menambahkan, “Dalam implementasi kebijakan publik, aspek policy signaling dan keteladanan memiliki peran yang sangat besar.”

Jika masyarakat diminta menghemat BBM, pejabat perlu menunjukkan komitmen yang sama. Gowes ke kantor, penggunaan kendaraan bersama, kendaraan listrik, dan pengurangan perjalanan dinas yang tidak prioritas menjadi contoh konkret. “Dalam teori kebijakan transportasi, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh leadership behavior. Ketika perubahan dimulai dari level pimpinan, tingkat penerimaan publik biasanya jauh lebih tinggi,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kendaraan dinas pemerintah tidak harus dihentikan total. Yang penting rasionalisasi operasional berdasarkan urgensi perjalanan. Menurut teori transport system efficiency, kendaraan yang melayani publik seperti kesehatan, pengawasan lapangan, layanan administrasi penting, dan keadaan darurat harus tetap berjalan karena nilai manfaat sosialnya tinggi. “Yang perlu dibatasi adalah perjalanan dengan utilitas rendah, seperti kegiatan seremonial, rapat yang bisa dilakukan daring, atau perjalanan dinas yang sebenarnya tidak mendesak,” ujarnya. Pendekatannya bukan penghentian total, melainkan efisiensi birokrasi transportasi.

Machsus menilai penyebab utama penggunaan BBM yang tinggi adalah inefisiensi sistem transportasi, terutama kemacetan dan dominasi kendaraan pribadi. Dalam teori lalu lintas, kemacetan menghasilkan delay cost dan fuel loss due to idling, yaitu pemborosan BBM akibat kendaraan menyala saat berhenti atau berjalan sangat lambat. Ia juga menyoroti budaya single occupancy vehicle, satu mobil satu orang, sebagai salah satu sumber pemborosan energi terbesar di perkotaan.

“Jadi akar persoalannya bukan semata jumlah kendaraan, tetapi pola mobilitas yang belum efisien, dominasi kendaraan pribadi, distribusi logistik yang kurang optimal, serta manajemen lalu lintas yang belum terintegrasi,” pungkasnya.

Dengan mencontohkan perilaku bersepeda, penggunaan kendaraan bersama, dan pengurangan perjalanan dinas, pejabat dapat memicu perubahan perilaku publik. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menekan BBM, tetapi juga mendorong perbaikan sistem transportasi secara keseluruhan.