Surabaya Panik Harga BBM, Pemerintah Terapkan WFH Satu Hari

Surabaya, kota di Jawa Timur, menjadi saksi gejolak di Timur Tengah yang menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas energi dan ekonomi global, termasuk di Indonesia.

Masyarakat Surabaya sempat panik ketika muncul isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Aksi panic buying di SPBU, antrean kendaraan mengular, meski pemerintah sudah mengumumkan tidak ada kenaikan harga.

Pemerintah mulai menerapkan kebijakan efisiensi energi. Salah satunya memberlakukan WFH satu hari per minggu bagi ASN, dan mengimbau sektor swasta mengikuti langkah serupa.

Gigih Prihantono, pengamat ekonomi Universitas Airlangga, menilai dalam jangka pendek cadangan BBM dalam negeri masih aman, namun perlu mitigasi risiko lebih lanjut terhadap perekonomian.

"Kalau untuk 1 sampai 3 bulan masih aman ya (BBM). Cuma memang perlu ada mitigasi risiko ya sebenarnya. Sebenarnya bukan hanya energi saja, tapi terkait perdagangan juga, ditakutkan arus barangnya yang terhambat,"

Gigih menyatakan Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah.

"Saya pikir tiga bulan ke depan masih aman. Karena sumber resource minyak bumi kita juga tidak dari Timur Tengah saja,"

Ia menjelaskan bahwa bila kondisi ini berkepanjangan, negara-negara seperti India dan China berpotensi mencari pasar baru, yang dapat mempengaruhi pelaku usaha di Indonesia.

"Kalau ini berkepanjangan, seperti India, China akan mencari pasar baru. Nah, itu dikhawatirkan masuk ke Indonesia sehingga para pelaku usaha di Indonesia kalah bersaing,"

Gigih menilai kebijakan WFH dapat menekan aktivitas ekonomi, terutama konsumsi masyarakat, karena mobilitas berkurang.

"Karena perekonomian itu bergerak karena mobilitas. Kalau mereka enggak mobile maka perekonomian akan terdampak,"

Ia juga menegaskan kondisi ini bisa memperparah pelemahan permintaan domestik yang sedang berlangsung.

"Apalagi permintaan kita lagi melemah, sehingga ini mungkin akan memperparah konsumsi domestik dalam negeri,"

Untuk mitigasi, Gigih mendorong pemerintah memperkuat transportasi publik, memberikan insentif kepada pelaku usaha di tengah situasi geopolitik.

"Mitigasinya memperkuat transportasi publik, kemudian penggunaan transportasi publik, lalu motor listrik. Kemudian juga mempersiapkan insentif-insentif kepada pelaku usaha, terutama untuk dampak dari pelemahan permintaan,"

Ia juga mengimbau masyarakat tidak panik menghadapi situasi saat ini.

"Sebenarnya enggak perlu panik ya, karena kondisinya relatif aman. Apalagi bauran energi kita juga cukup, jadi tetap tenang saja,"

Meski demikian, Gigih menyarankan masyarakat menyiapkan kemungkinan risiko tak terduga, termasuk menyiapkan dana tunai.

"Tapi juga perlu untuk menyiapkan mungkin cash kalau memang terjadi risiko-risiko yang kita tidak bisa prediksi,"

Dalam konteks ini, stabilitas energi tetap menjadi fokus utama, sementara kebijakan WFH dan dukungan transportasi publik menjadi upaya mitigasi yang diharapkan dapat menstabilkan konsumsi domestik dan meningkatkan daya saing global.

Sementara itu, pemerintah terus memantau pasokan minyak global dan meninjau alternatif energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor.