Swasembada Beras 2025: BPS Tunjukkan Surplus Nasional

Di Jakarta, Kementerian Pertanian menegaskan kembali posisi swasembada pangan di Indonesia. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menegaskan bahwa klaim swasembada tidak didasarkan pada retorika, melainkan pada data resmi lembaga negara.

“Ini bukan retorika, bukan klaim kosong, melainkan angka-angka resmi dari lembaga negara yang kredibel dan terbuka,” tegas Andi dalam keterangan resminya pada 23 April 2026. Ia menilai sebagian kritik muncul karena salah paham data, khususnya metode perhitungan produksi.

Menurut Andi, “Narasi yang hanya menghitung dari luas baku sawah tanpa mempertimbangkan intensitas tanam dan produktivitas merupakan pendekatan yang keliru secara metodologis.” Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan luas panen padi pada 2025 mencapai 11,32 juta hektare. Angka ini naik 12,69 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari luas panen tersebut, produksi padi dalam bentuk gabah kering panen (GKP) juga meningkat menjadi 71,95 juta ton, atau naik 13,29 % secara tahunan. Andi menegaskan bahwa peningkatan ini berkat strategi intensifikasi pertanian yang dilaksanakan pemerintah.

“Peningkatan produksi ini merupakan hasil dari intensifikasi pertanian, mulai dari peningkatan indeks pertanaman, perbaikan irigasi, hingga pemanfaatan teknologi,” jelas Andi. Langkah-langkah tersebut terbukti meningkatkan efisiensi lahan dan output per hektar.

BPS turut memproyeksikan produksi beras nasional 2025 mencapai sekitar 34,77 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di kisaran 31,1 juta ton per tahun. Dengan angka tersebut, pemerintah menyebut adanya surplus produksi beras secara nasional. Kondisi ini dianggap sebagai wujud swasembada, karena produksi dalam negeri sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Selama 2025, pemerintah tidak melakukan impor beras medium untuk konsumsi masyarakat. Andi menambahkan bahwa impor yang masih berjalan hanya untuk beras premium atau kebutuhan industri tertentu. “Impor beras medium yang tercatat di awal 2025 merupakan sisa kontrak tahun sebelumnya, bukan kebijakan impor baru,” paparnya.

Perum Bulog mencatat stok beras per 18 April 2026 mencapai sekitar 4,95 juta ton. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa stok tersebut dapat diverifikasi secara langsung. “Stok ini tersimpan secara fisik di ribuan gudang di seluruh Indonesia dan terbuka untuk diperiksa publik,” ujarnya.

Atas dasar inilah pemerintah menilai kritik tetap penting dalam mengawal kebijakan publik, namun harus disertai data yang akurat. “Mengkritisi kebijakan adalah hal yang sah, tetapi harus berbasis data, bukan asumsi parsial,” kata Andi.

Secara keseluruhan, data produksi padi dan beras menunjukkan peningkatan signifikan, mendukung klaim swasembada. Namun, transparansi dan verifikasi data tetap menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pertanian.