Tambak Udang Rp7,2 Triliun di Waingapu, Sumba Timur

Jakarta, 01 April 2026 – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memulai pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Proyek ini menelan investasi sebesar Rp 7,2 triliun, sebagian besar berasal dari pinjaman asing.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, menyatakan bahwa kawasan ini dirancang sebagai contoh model budidaya udang modern yang menghubungkan semua tahap hulu ke hilir sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Lahan yang disiapkan mencapai kurang dari 2.150 hektare.

Konsep yang diadopsi adalah Budidaya Udang Terpadu (ISF). Di bawah sistem ini, pembangunan mencakup sarana hulu dan hilir mulai dari pengambilan air laut, tandon utama, kolam budidaya, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), fasilitas kawasan, penghijauan, hingga pengadaan peralatan dan mesin. Pembangunan konstruksi sendiri memerlukan dana sebesar Rp 7,1 triliun.

“Pendanaannya cukup luar biasa, ini mencapai Rp 7,2 triliun dengan kebutuhan di dalamnya ada untuk manajemen konstruksi dan kemudian untuk konstruksinya sekitar Rp 7,1 triliun,” ujar Haeru dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta Pusat, Rabu (01 April 2026).

Menurut Haeru, sumber dana proyek ini berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 6,1 triliun dan rupiah murni pendamping (RMP) sebesar Rp 1,1 triliun. Pinjaman luar negeri tersebut disalurkan melalui skema kredit swasta asing (KSA).

“Ini pinjamannya pinjaman luar negeri. Kita pakai KSA, kredit swasta asing. Ini memang skema‑skema yang kami dapatkan dari Kementerian Keuangan,” tambah Haeru.

Walaupun kontrak awal pembangunan dijadwalkan selama tiga tahun, Haeru menegaskan adanya instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat proyek. Saat ini, progres pembangunan masih terbatas pada pembuatan petakan kolam tambak udang.

“Tetapi Pak Presiden minta kepada Pak Menteri ini untuk dilakukan percepatan‑percepatan. Kami sedang push menjadi 2 tahun. Doakan mudah‑mudahan kami bisa mengawal ini dengan baik,” tambah ia.

Manfaat sosial dan ekonomi bagi daerah juga menjadi fokus utama. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa investasi ini dapat memberikan dampak signifikan pada ekonomi lokal Sumba Timur.

“Serapan tenaga kerja mencapai 8.820 orang dengan kapasitas produksi udang mencapai 52.000 ton per tahun,” ujar Nyoman.

Ia menambahkan bahwa pada fase konstruksi, proyek ini mampu menyerap 1.889 pekerja lokal dan akan memicu lonjakan ekonomi antara 39,4% hingga 40,7% per tahun secara temporer. Pada fase operasional, PDRB Sumba Timur diperkirakan meningkat dari sekitar Rp 7,8 triliun menjadi Rp 10,5 triliun. Nilai ekonomi udang mencapai Rp 3,38 triliun per tahun.

Selain itu, proyek ini diharapkan menghasilkan sumbangan devisa negara sebesar US$ 285 juta dari ekspor udang di kawasan tersebut. Perputaran upah di tingkat lokal diperkirakan mencapai Rp 260 miliar per tahun dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi 35.280 jiwa pekerja, termasuk keluarganya.

Dampak sosial yang dirasakan tentunya terkait dengan pengentasan kemiskinan. “Dampak sosial yang dirasakan tentunya terkait dengan pengentasan kemiskinan diantaranya itu berpotensi mengangkat 55% penduduk miskin keluar dari kemiskinan struktural,” terang Nyoman.

Proyek tambak udang terintegrasi ini menunjukkan bagaimana investasi besar dapat diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dengan sistem hulu‑hilir yang terkoordinasi, kawasan ini tidak hanya meningkatkan produksi udang, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan pada PDRB, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Sumba Timur. Kinerja proyek ini akan terus dipantau untuk memastikan target ekonomi dan sosial tercapai sesuai rencana.