Transfer Daerah 2026 Turun Rp1,6 Triliun, Jateng Optimasi PAD

Transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat total dana transfer yang diterima berkurang signifikan hingga Rp 1,6 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Masrofi, menjelaskan bahwa dana transfer merupakan bagian bagi hasil dari pemerintah pusat yang dipakai untuk mendukung kebutuhan daerah, mulai dari gaji pegawai hingga pembangunan infrastruktur.

“Kurang lebih berkurang Rp 1,6 triliun. Otomatis itu harus kita hitung ulang dan disesuaikan,” kata Masrofi saat dihubungi, Senin, 13 April 2026.

Akibat penurunan tersebut, pemerintah daerah terpaksa melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Beberapa program bahkan harus dikurangi nilainya, ditunda, atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

“Kalau sebelumnya satu kegiatan dianggarkan Rp 1 miliar, mungkin sekarang jadi Rp 500 juta atau Rp 700 juta. Itu bentuk efisiensi,” jelasnya.

Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho, menambahkan bahwa pemangkasan itu merupakan kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam surat Kementerian Keuangan terkait rancangan alokasi transfer.

“Memang sejak 2026 ada penyesuaian dibandingkan 2025. Sesuai surat Kemenkeu memang ada penurunan,” kata Dwi di Kantor BPKAD Jateng.

Dwi menjelaskan bahwa penurunan terjadi di sejumlah komponen, mulai dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), hingga dana alokasi khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik. Dana bagi hasil berkurang, di dalamnya ada PBB, PPh, kemudian DBH, di dalamnya ada cukai. Kemudian DAU juga turun, ada juga dana alokasi khusus baik fisik maupun nonfisik tahun 2026.

“Kalau provinsi dari Rp 8,9 triliun menjadi Rp 7,3 triliun. Tapi kalau kabupaten/kota dari Rp 60 triliun menjadi Rp 53 triliun,” lanjutnya.

Dwi merinci bahwa penurunan terbesar terjadi pada DAU yang berkurang sekitar Rp 695 miliar. Selain itu, dana bagi hasil non‑cukai turun Rp 401 miliar dan dari cukai turun Rp 185 miliar. Sementara itu, DAK fisik yang pada 2025 masih sekitar Rp 246 miliar, pada 2026 sudah tidak dialokasikan.

“DAK fisik itu 2025 Rp 246 miliar tapi 2026 jadi nol. ini biasanya untuk pembangunan, baik itu alat, sarana prasarana gedung. Kalau nonfisik biasanya untuk operasional, ada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” jelasnya.

Menurutnya, penurunan ini berdampak pada berbagai sektor, terutama pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Misalnya pengadaan alat sekolah, alat kesehatan di rumah sakit, hingga pembangunan jalan.

“Kalau ditanya berdampak, pasti berdampak. Karena dulu ada, sekarang tidak ada,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Dwi mengatakan pemerintah pun akan melakukan berbagai upaya untuk menutup kekurangan tersebut. Salah satunya dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“PAD dari pajak, retribusi, kemudian dari lain‑lain sesuai regulasi. Pemanfaatan aset, kemudian dari sumber lain termasuk BUMD, ini yang bahasanya akan dioptimalkan,” katanya.

Dwi menyebut bahwa PAD Provinsi Jawa Tengah saat ini mencapai sekitar Rp 15,9 triliun, lebih tinggi dibanding dana transfer yang sebesar Rp 7,3 triliun. Namun kondisi berbeda terjadi di kabupaten/kota yang masih sangat bergantung pada dana transfer.

“Kalau secara data rekapan kami, PAD‑nya (kabupaten/kota) 22 persen, kalau dana transfernya sekitar 78 persen,” ujarnya.

Akibat keterbatasan anggaran, pemerintah daerah juga harus melakukan penyesuaian prioritas program, termasuk pengurangan volume kegiatan. Misalnya yang semula bisa mengaspal 10 km, dengan kondisi ini jadi berapa km saja. Kemudian di lokasi mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu yang volume kendaraannya tinggi.

“Misalnya yang semula bisa mengaspal 10 km, dengan kondisi ini jadi berapa km saja. Kemudian di lokasi mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu yang volume kendaraannya tinggi,” tuturnya.

Meskipun ada penurunan anggaran, pelayanan publik tetap diupayakan berjalan optimal melalui efisiensi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah akan memanfaatkan semua sumber daya untuk lebih efisien, lebih efektif.

“Kita juga menggunakan semua sumber daya untuk lebih efisien, lebih efektif. Mulai dari penggunaan teknologi, terkait rapat, mengurangi kegiatan yang tidak urgent,” ucapnya.

Perubahan anggaran ini menandai pergeseran strategi pengelolaan keuangan daerah. Dengan dana transfer yang lebih rendah, daerah harus lebih selektif dalam memilih proyek dan menimbang prioritas. Sementara PAD menjadi sumber utama, namun masih belum cukup untuk menutupi semua kebutuhan, khususnya di kabupaten dan kota. Efisiensi, kolaborasi, dan optimasi pendapatan asli menjadi kunci untuk menjaga kelangsungan layanan publik dalam kondisi fiskal yang lebih ketat.