UPF Bukan Otomatis Tidak Sehat, Prof Purwiyatno Ungkap

Di media sosial akhir‑akhir ini sering muncul istilah ultra‑processed food (UPF). Salah satu contoh yang menjadi perbincangan adalah sarden kalengan, yang dulu dipandang tidak sehat karena dianggap UPF, namun kemudian dipuji karena ternyata tidak termasuk kategori tersebut. Banyak orang beranggapan bahwa UPF otomatis tidak sehat, sedangkan non‑UPF otomatis lebih baik. Namun, pandangan itu tidak sepenuhnya benar.

Berbagai konten kesehatan kini mengingatkan masyarakat untuk menghindari makanan yang dianggap “terlalu diproses”, seperti mi instan, nugget, sosis, dan produk kemasan lainnya. Di antara mereka, banyak yang menganggap semua makanan berlabel UPF tidak sehat. Padahal, konsep UPF masih menjadi perdebatan di kalangan ilmiah karena belum dapat mencerminkan kesehatan suatu pangan secara utuh.

Prof Dr Ir Purwiyatno Hariyadi, pakar teknologi pangan dari IPB University, menilai anggapan tersebut perlu dilihat lebih hati‑hati. Ia menjelaskan bahwa istilah UPF masih menuai perdebatan karena definisinya belum sepenuhnya konsisten dalam penerapannya. “Pertama, istilah tersebut belum terdefinisi dengan baik, sehingga penerapannya sering kali bias, multitafsir, dan tidak konsisten,” ujarnya saat dihubungi pada 21 Mei 2026.

Menurut Prof Purwiyatno, masalah muncul ketika pangan yang masuk kategori UPF langsung dianggap pasti tidak menyehatkan. Padahal, produk pangan olahan memiliki karakteristik dan kandungan gizi yang sangat beragam. “Begitu suatu pangan dicap sebagai UPF, pangan tersebut sering serta‑merta dipersepsikan sebagai pangan yang tidak menyehatkan. Padahal, bisa saja produk tersebut mengandung komponen gizi yang diperlukan, bahkan berkontribusi positif terhadap asupan gizi masyarakat,” kata beliau.

Ia mencontohkan sejumlah pangan olahan yang sebenarnya aman, bergizi, dan sesuai standar, namun ikut terkena stigma negatif hanya karena masuk kategori UPF. “Akibatnya, pangan olahan yang sebenarnya aman, bergizi, dan sesuai standar – seperti susu UHT, pangan fortifikasi, atau beberapa produk pangan olahan lokal produksi IMK/UMKM – ikut terseret ke dalam stigma ‘UPF = tidak menyehatkan’,” tambahnya.

Prof Purwiyatno menekankan bahwa penilaian terhadap pangan sebaiknya tidak hanya didasarkan pada tingkat pengolahannya, tetapi juga mempertimbangkan keamanan pangan, kandungan gizi, porsi, dan frekuensi konsumsinya. Ia mengatakan, “Dampak suatu pangan terhadap kesehatan tidak dapat dinilai hanya dari apakah pangan tersebut masuk atau tidak masuk dalam kategori tertentu, termasuk kategori berdasarkan tingkat pengolahannya.”

Ia menambahkan, “Yang lebih penting adalah keamanan pangannya, komposisi dan kandungan gizinya, seberapa banyak dan seberapa sering pangan tersebut dikonsumsi, serta konteksnya dalam pola makan secara keseluruhan.”

Prof Purwiyatno menjelaskan bahwa tidak cukup melihat apakah gula, garam, lemak, atau bahan tambahan hadir dalam produk. Yang lebih penting adalah seberapa besar kontribusinya terhadap total pola makan sehari‑harinya. Ia menegaskan, “Kandungan protein, vitamin, mineral, atau komponen bioaktif tertentu dapat memberi kontribusi positif, tetapi manfaatnya tetap bergantung pada porsi, frekuensi konsumsi, dan keseimbangan pola makan secara keseluruhan.”

Karena itu, ia menilai pendekatan yang lebih tepat adalah melihat pangan dalam konteks pola makan total: apakah dikonsumsi dalam porsi wajar, tidak berlebihan, tidak menjadi satu‑satu sumber pangan tertentu, dan tetap diimbangi dengan keragaman pangan lain, bukan hanya dari satu label atau kategori tertentu.

Dengan demikian, tidak semua makanan yang dikategorikan UPF harus dihindari. Sebaliknya, penting bagi konsumen untuk menilai pangan secara menyeluruh, memperhatikan keamanan, kandungan gizi, porsi, frekuensi, dan bagaimana makanan tersebut berperan dalam diet harian mereka.

Kesimpulannya, istilah UPF tidak secara otomatis menandakan makanan tidak sehat. Penilaian yang tepat memerlukan pertimbangan lebih luas, termasuk keamanan, kandungan gizi, dan pola konsumsi. Paham akan hal ini membantu masyarakat membuat pilihan makanan yang lebih seimbang dan tidak terjebak pada stigma label saja.