Utang Pemerintah Capai Rp 9.920,42 Triliun Maret 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa posisi utang pemerintah Indonesia telah mendekati angka Rp 9.920,42 triliun pada akhir Maret 2026.

Menurut Purbaya, nilai tersebut naik Rp 282,52 triliun dibandingkan posisi akhir 31 Desember 2025 yang sebesar Rp 9.637,90 triliun.

Ia menegaskan bahwa utang masih aman karena rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 40,75%, masih di bawah batas aman Undang‑Undang Keuangan Negara sebesar 60% PDB.

“Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang ke PDB berapa? 60%. Kita masih jauh, kenapa lo nanya lagi? Masih aman, masih sekitar 40% lebih sedikit, jadi aman,” kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 11 Mei 2026.

Dia juga menyoroti perbandingan dengan negara tetangga: “Singapura 180%, Malaysia 60% lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati‑hati dibanding negara‑negara sekeliling kita. Dibanding AS juga, dibanding Jepang,” ungkap Purbaya.

“Jadi kalau lihat dari itu, harusnya Anda puji‑puji kita. Cuma nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus?” tambah Purbaya.

Komposisi utang pemerintah pada akhir Maret 2026 terdiri atas dua jenis: surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang, yaitu 87,22% atau Rp 8.652,89 triliun, berasal dari SBN, sementara sisanya 12,78% atau Rp 1.267,52 triliun berasal dari pinjaman.

Menurut laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, SBN tetap menjadi instrumen utama dalam manajemen utang pemerintah.

Dengan rasio utang yang masih di bawah batas aman dan dominasi SBN, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah masih mengelola utang secara cermat dan terukur. Pemerintah tetap memantau.