Walkout di DPRD Rembang: Kontroversi Seleksi Jabatan Kadin

Rembang, 08 Mei 2026 – Pada siang hari ini, 12.29 WIB hingga 13.43 WIB, ruang rapat paripurna DPRD Rembang menjadi saksi perdebatan sengit mengenai lelang jabatan kepala dinas (Kadin) di Kabupaten Rembang. Tiga peserta rapat, yakni Gunari – Kabag Tapem Setda, Isti – Sekretaris Dinbudpar, dan Wijayanti – Camat Sumber, memutuskan untuk keluar dari forum saat Sekda Fahrudin sedang berbicara.

Ketiganya juga terdaftar sebagai peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Gunari, selain menjadi peserta, pernah menjabat sebagai Plt Kepala BKD Rembang. Ketika diminta menjelaskan alasan walkout, mereka semua menolak. “Nggak. Nggak usah. Nanti jangan,” ujar Wijayanti. “Nggak, nggak,” tambah Gunari. “Nggak. Nggak ada,” ujar Isti. Meskipun begitu, rapat tetap berlangsung lancar dan kondusif.

Setelah hampir satu jam, 19 menit sebelum rapat selesai, Isti kembali masuk ke ruang paripurna. Ia menjelaskan bahwa ia keluar untuk ngopi karena merasa ngantuk. “Tadi izin ngopi dulu karena ngantuk, sejak jam 10.00 WIB sudah di sini (DPRD),” kata Isti. Ia menegaskan bahwa proses seleksi telah dilaksanakan sejak awal dan bersih dari cacat, mengingat hasil seleksi sebelumnya telah disampaikan oleh Pak Tuhana, Ketua Pansel, pada 08 Mei 2026. Isti menegaskan bahwa dokumen berkas yang diunggah BKD masih dapat diverifikasi di BKN.

Seleksi calon kepala dinas di Rembang dimulai pada bulan April 2026. Sejumlah 23 peserta mengikuti kompetensi yang digelar di Solo, dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai mitra fasilitasi. Dari proses tersebut, pansel menyerahkan tiga nama terbaik untuk masing-masing enam jabatan kepada bupati melalui Sekda. Namun, hingga awal Mei, hasil akhir belum diumumkan.

Enam jabatan Kadin yang dilelang meliputi: Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar), dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB).

Polemik terkait seleksi terbuka semakin memanas setelah ditemukan dugaan pelanggaran prosedur. Dokumen berkas dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanpa persetujuan Sekda sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) dan Bupati. Proses pengiriman dokumen ke sistem BKN seharusnya melalui persetujuan kedua pihak, namun hal ini tidak terjadi.

Walaupun terjadi walkout dan kontroversi, forum audiensi tetap berjalan dengan tenang. Peserta rapat menolak diwawancarai, namun Isti akhirnya kembali dan memberikan penjelasan. Proses seleksi masih berlangsung, dan hasil akhir masih menunggu pengumuman resmi.

Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam lelang jabatan kepala dinas. Meskipun forum tetap berjalan, ketidakpastian mengenai prosedur dan hasil seleksi menambah kompleksitas proses pengangkatan kepala dinas di Rembang.