Warga Denpasar Bakar Sampah Reaksi Larangan TPA Suwung

Di Denpasar, warga mulai membakar sampah di lingkungan masing‑masing setelah pemerintah daerah melarang pengiriman sampah organik ke TPA Suwung. Aksi ini muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan baru yang diberlakukan pada 1 April 2026.

Gubernur Bali, Koster, menolak mengomentari banyak pertanyaan tentang tindakan warga. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengambil langkah penertiban. “Ya sudah ditertibkan oleh Kadis LH,” ujarnya setelah rapat paripurna di Kantor DPRD Bali pada 6 April 2026.

Selain itu, Koster menegaskan bahwa Pemprov Bali telah melakukan sosialisasi luas mengenai kebijakan pelarangan tersebut. Ia menekankan bahwa sosialisasi sudah masif ke masyarakat. “Memang harus dibatasi. Sudah ditertibkan oleh Kadis LH,” tambahnya.

Ia juga menanggapi aksi warga membakar sampah sebagai bentuk protes. Koster tetap kukuh membatasi sampah masuk ke TPA Suwung dan menegaskan kebijakan tersebut tetap berlaku.

Keputusan ini diambil untuk mempercepat penguatan sistem pengolahan sampah berbasis sumber di tingkat desa, sesuai arahan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. Sejak diberlakukan, TPA Suwung hanya menerima sampah anorganik dan residu.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bali, Arbani, langkah ini merupakan respons atas tingginya komposisi sampah organik di Bali, mencapai 65 persen dari total timbulan. Sampah organik memiliki kadar air tinggi dan dapat menimbulkan gas metana yang mudah terbakar, bau tidak sedap, pencemaran akibat lindi, serta mempercepat penuhnya TPA Suwung.

“Selama ini sampah organik mendominasi timbulan di TPA. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gas metana yang mudah terbakar, bau tidak sedap, pencemaran lingkungan akibat lindi, serta mempercepat penuhnya TPA,” kata Arbani dalam keterangannya pada 1 April 2026.

Dengan pembatasan ini, pemerintah daerah berharap warga dapat lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah di tingkat lokal, sekaligus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.