Wawan & Hamid 180 km, Minta Brebes Selatan Jadi Kabupateni

Wawan (43) dan Hamid (52) adalah dua anggota Aliansi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Brebes yang memutuskan untuk menempuh 180 km selama 11 hari. Tujuannya? Menuntut pemekaran Brebes Selatan menjadi kabupaten sendiri. Mereka memulai perjalanan dari Kecamatan Bumiayu menuju Kota Semarang, menempuh jalur yang melewati pegunungan, dataran tinggi, dan kota-kota kecil di Jawa Tengah.

Wawan, yang sehari-hari bekerja sebagai satpam masjid di Bumiayu, mengaku bahwa ia memilih jalan kaki sebagai cara menunjukkan keseriusannya. “Kemarin berangkat Minggu 19 April 2026 sampai hari ini, ya tadi malam sudah sampai terus istirahat dulu. Berangkat Minggu jam 10.30 WIB dari Bumiayu kampungnya, sekitar 180 km,” kata Wawan saat dihubungi.

Ia menjelaskan kondisi rumahnya di pegunungan Bumiayu. “Saya itu rumahnya Bumiayu pegunungan, kalau ke Brebes itu lama bisa sampai 2-3 jam, kalau mau ngurus dokumen-dokumen, ngurus KTP,” ucapnya. “Saya jujur kesulitan banget karena jaraknya jauh. Padahal ngurus SIM, atau ngurus dokumen apa harus ke Brebes. Saya kan selain satpam juga ngojek,” lanjutnya.

Perjuangan ini tidak baru. Wawan mengingatkan bahwa warga Brebes Selatan sudah beberapa kali meminta bertemu Gubernur Jateng sejak 2018. “Dulu pernah mengirim warga satu bus nggak ditemui Gubernur, terus kedua kalinya kami ngirim empat bus, tetap nggak ditemui. Akhirnya geregetan kami jalan kaki, tapi tetap nggak ditemui. Ya jujur kecewa saya,” ucapnya.

Cuaca menjadi tantangan utama selama perjalanan. “Kendalanya paling hujan. Kalau hujan deras kami berhenti dulu, nanti kalau terang lanjut lagi. Tapi semangat tetap jalan. Kalau paling susah itu pas lewat tanjakan Wonosobo karena konturnya tinggi,” kata Wawan. Ia juga mengungkapkan jadwal harian mereka: mulai pukul 07.00-08.00 WIB hingga sekitar pukul 22.00 WIB. Bahkan, “Pernah sampai jam 03.00 WIB pagi masih jalan, baru istirahat jam 04.00 WIB di masjid,” ungkapnya.

Di sepanjang rute, mereka mendapat dukungan dari warga setempat. “Alhamdulillah banyak yang menyemangati, ada yang kasih makan, tempat istirahat, bahkan disuruh menginap,” tambahnya. Untuk biaya, Hamid mengaku menghabiskan uang hampir Rp 1 juta untuk makan dan mencuci pakaian di tempat laundry. “Saya bawa uang cash buat beli makan, terus laundry kalau bajunya basah kena hujan. Kalau untuk menginapnya kami di masjid, jadi gratis,” tuturnya.

Wawan berharap aksi ini dapat mempercepat proses pemekaran. “Harapannya dari saya jalan kaki ya pemekaran Brebes Selatan bisa segera diparipurnakan. Karena selama ini mandek di daerah, kalau mau mandek kan mending kalau sudah di pusat,” ucapnya. Hamid menambahkan, “Capek pasti, tapi ini demi perjuangan. Biar Brebes Selatan bisa jadi kabupaten sendiri.”

Ketua Aliansi Perjuangan Pemekaran, Agus Setiono, menegaskan bahwa aksi jalan kaki tersebut merupakan bentuk keseriusan warga. “Ini simbol perjuangan kami. Kami menuntut agar pemekaran Kabupaten Brebes Selatan segera diparipurnakan di tingkat provinsi,” kata Agus. Ia menjelaskan alasan di balik aksi ini: ketimpangan pembangunan dan kesulitan akses layanan publik. “Alasannya itu ketimpangan pembangunan, kemudian pelayanan publik yang jauh jaraknya, 2-3 jam ke Kota Brebes, seperti Semarang-Jogja. Apalagi yang pegunungan bisa 4 jam,” jelasnya.

Agus berharap aksi ini dapat memicu pemerintah provinsi untuk segera menindaklanjuti usulan pemekaran. “Harapannya jelas, segera diproses di provinsi, lalu dikirim ke pusat. Jangan sampai berhenti di sini,” tegasnya.

Hari itu, perwakilan Aliansi Perjuangan memegang audiensi dengan Pemprov Jateng dan DPRD Jateng. Agus mengaku sudah melihat secercah harapan. “Dari Pemprov itu Sekda sudah memberikan sinyal baik dari hasil keputusan itu. Tadi ada keputusan tahun 2026 maksimal sudah harus ada rapat paripurna DPRD Provinsi Jateng berdama Gubernur untuk pemekaran Kabupaten Brebes,” ucapnya.

Usulan pemekaran mencakup enam kecamatan di wilayah selatan Brebes:

• Tonjong
• Paguyangan
• Sirampog
• Bumiayu
• Bantarkawung
• Salem

Agus menegaskan bahwa usulan ini sudah melewati mekanisme formal, mulai dari musyawarah desa hingga persetujuan kepala desa (kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Ada 93 kades yang sudah setuju. Ini bukan survei, tapi hasil musyawarah dan kajian daerah,” ujarnya.

Perjalanan 11 hari ini tidak hanya menuntut fisik, tetapi juga menegaskan tekad warga Brebes Selatan untuk mendapatkan hak administratif yang lebih baik. Meskipun melelahkan, dukungan warga, keberhasilan menempuh rute panjang, dan persetujuan kepala desa menjadi bukti bahwa perjuangan ini didukung secara luas. Dengan langkah ini, diharapkan pemerintah provinsi segera memproses usulan pemekaran dan mengirimkan dokumen ke pusat, sehingga Brebes Selatan dapat menjadi kabupaten yang mandiri dan terhubung lebih baik dengan layanan publik.