WFH ASN Jatim Kurangi BBM, Pemerintah Cek Produktivitas

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan pada 30 Mei 2026 di Gedung Negara Grahadi bahwa kebijakan WFH ASN Pemprov Jatim telah efektif menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). “Dampaknya positif dan alhamdulillah kinerja ASN relatif bisa kita jaga dari rekan‑rekan yang melakukan WFH,” ungkap Emil.

Program WFH ini sudah berjalan sejak 1 April 2026. Emil menambahkan bahwa ada peluang untuk memperpanjangnya, namun ia menunggu pengumuman resmi dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa. “Saya sebaiknya tidak mendahului pengumuman resmi yang kita sampaikan pasca rapat malam ini di Grahadi dengan Ibu Gubernur,” jelasnya.

Menurut Emil, meski WFH sangat efektif, masih ada pelanggaran kecil yang dilakukan oleh beberapa aparatur negara. “Banyak nggak (pelanggaran) satu atau dua nanti akan dilaporkan BKD di rapat nanti. Karena di rapat pendahuluan, karena Kepala BKD Jatim tidak menyampaikan adanya insiden‑insiden yang sangat signifikan, bukan berarti nggak ada, cuma tidak menjadi hal inti yang ada di laporan efektifitas WFH,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa WFH akan terus dioptimalkan untuk menekan konsumsi BBM. “Ada penghematan BBM dari tidak berpergiannya para pegawai karena mereka benar-benar bekerja dari rumah. Ada mekanisme menggunakan video conference untuk memastikan bahwa rekan‑rekan ini bekerja dari rumah. Saya tanya gimana kan bisa pakai virtual background‑lah, atau apalah, ada mekanisme yang dilakukan antar kolega juga untuk memantau dan melaporkan kinerja harian tersebut pada saat WFH,” tambahnya.

Emil menekankan pentingnya menjaga produktivitas meski tidak berada di kantor fisik. “Jadi jangan sampai WFH itu diartikan libur, tapi betul‑betul ini kan sudah era digital, harusnya produktifitas bisa kita jaga meskipun tidak secara fisik berada di kantor. Itu yang jadi penting, jadi penghematan dari sisi terbesar pengurangan konsumsi BBM dari pegawai. Kalau dari sisi pemerintah kan sebenarnya kita sudah mengurangi perjalanan dinas juga ya, penggunaan BBM di kantor berkurang tetapi yang besar pengurangan dari itu ya (pegawai). Lalu pengurangan listrik, pengurangan konsumsi listrik di kantor kita juga mengalami penurunan,” tandasnya.

Dengan demikian, kebijakan WFH di Jawa Timur tidak hanya menekan penggunaan BBM dan listrik, tetapi juga menjaga kinerja aparatur negara melalui mekanisme pengawasan digital. Ke depan, perpanjangan program ini menunggu keputusan resmi dari gubernur, sementara pelaporan pelanggaran kecil tetap menjadi bagian dari evaluasi efektivitasnya.