Workshop 51 Universitas Tingkatkan Analis Kebijakan

Perubahan zaman yang cepat dan konflik global yang terus berkembang menuntut perguruan tinggi menjadi lembaga yang agile—mampu bergerak dan memutuskan dengan cepat. Pada hari Selasa (07 April 2026), Rektor Universitas Padjadjaran Arief S Kartasasmita mengungkapkan tantangan ini di Hotel Aryaduta Bandung.

“Yang pertama tentu adanya disrupsi berbagai macam isu yang kita hadapi. Misalnya teknologi lalu juga permasalahan global. Ini tentu membutuhkan etika,” ujarnya.

Ia mencontohkan perubahan geopolitik di kawasan Asia Pasifik sebagai contoh yang dapat memengaruhi kebijakan dalam negeri. Dalam situasi seperti ini, kampus harus dapat merespons dengan cepat dan tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

“Bagaimana kita dapat melakukan suatu perubahan kebijakan secara cepat, kalau kita tidak punya kapasitas itu dikhawatirkan akan terjadi kesalahan pengambilan keputusan atau miss-decision,” katanya.

Menurut Arief, kemampuan merespons perubahan secara cepat adalah kunci agar kampus tetap relevan dan tidak tertinggal. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan, baik yang berasal dari dalam maupun luar.

“Jadi kampus harus agile, harus bisa beradaptasi terhadap kebijakan perubahan baik internal maupun eksternal dan ini diperlukan suatu keahlian atau suatu analisa yang sangat penting,” ujarnya.

Urgensi ini mendorong perlunya penguatan kapasitas analis kebijakan di lingkungan perguruan tinggi. Peran analis kebijakan dianggap krusial dalam membantu pimpinan kampus merumuskan kebijakan yang tepat. Fokus tersebut menjadi inti dalam Workshop dan Benchmarking Peningkatan Kompetensi Analis Kebijakan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Workshop ini diikuti oleh 51 peserta dari 51 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Kegiatan yang digelar di Hotel Aryaduta Bandung berlangsung selama lima hari, melibatkan 8 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 43 perguruan tinggi swasta (PTS) yang tersebar di 16 provinsi.

Dalam forum tersebut, Arief menegaskan bahwa analis kebijakan tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai pelengkap dalam struktur birokrasi kampus. Ia menyebut analis kebijakan sebagai navigator yang menentukan arah kebijakan institusi.

“Analis kebijakan bukan hanya pelengkap birokrasi, tapi juga navigator,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa analis kebijakan yang dibutuhkan saat ini adalah sosok yang adaptif, berintegritas, dan cakap digital. Tiga kompetensi tersebut menjadi pondasi utama dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy.

Arief menekankan bahwa kemampuan tersebut tidak boleh berhenti pada tataran kognitif semata. Ia berharap kompetensi tersebut dapat menjadi kebiasaan yang melekat dalam proses kerja sehari‑hari.

“Bagaimana kita terus generate ini sehingga nanti sikap ini tidak lagi terbentuk secara kognitif, tapi secara alami langsung keluar dari dalam diri,” katanya.

Penguatan kompetensi analis kebijakan dirumuskan dalam tiga pilar utama: navigasi keunggulan adaptif, fondasi etika dan berpikir kritis, serta eskalasi kecakapan digital.

Pilar pertama mencakup kemampuan manajemen perubahan, kelincahan adaptasi atau agility, kolaborasi lintas unit, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial dan budaya. Untuk mewujudkan ini, ia mengatakan, pihak kampus perlu mengesampingkan kecenderungan berpikir yang lebih fokus pada kesulitan dibandingkan mencari solusi.

“Untuk melakukan sesuatu, banyak yang melihat susahnya dulu. Padahal harusnya dimampukan dulu, nanti dilihat caranya seperti apa,” ujarnya.

Pilar kedua adalah fondasi etika dan berpikir kritis. Dalam hal ini, integritas tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai disiplin intelektual dalam menganalisis persoalan dan merumuskan kebijakan.

Sementara itu, pilar ketiga adalah eskalasi kecakapan digital. Pilar ini mencakup tahapan literasi data dasar, analisis modern berbasis big data, hingga penerapan design thinking.

Arief menyoroti bahwa selama ini masih terdapat kebijakan yang tidak sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil masing-masing perguruan tinggi. Ia juga menyinggung kecenderungan kampus yang terkadang meniru kebijakan institusi lain tanpa mempertimbangkan konteks yang berbeda.

“Kadang kita bikin kebijakan tapi bukan berbasiskan kebutuhan. Kebutuhan satu kampus dengan kampus lainnya tidak sama, tapi orang suka silau lihat tetangga. Dibuat aturan yang sama padahal kebutuhannya berbeda. Makanya analis kebijakan sangat bergantung pada big data masing-masing,” katanya.

Pada tahap akhir, analis kebijakan diharapkan mampu menciptakan inovasi layanan berbasis kebutuhan pengguna atau human‑centered policy. Dengan kompetensi tersebut, analis kebijakan diharapkan mampu bekerja dalam siklus kebijakan yang berkelanjutan.

Proses ini dimulai dari mengidentifikasi masalah yang belum tertangkap, termasuk persoalan sederhana yang sering terlewat. Selanjutnya, analis menyusun hipotesis atau alternatif solusi yang kemudian diuji. Tahap akhir adalah mengimplementasikan solusi menjadi layanan nyata.

“Pahami apa yang menjadi masalah, yang belum tercapture. Kadang-kadang hal yang sederhana. Setelah itu lakukan satu hipotesis atau alternatif solusi. Setelah itu diuji dulu, syukur-syukur jika sudah bisa lakukan simulasi,” jelasnya.

“Terakhir, bagaimana kita bisa membuat ini menjadi layanan. Setelah itu terjadi, balik lagi. Diidentifikasi lagi hal apa yang masih menjadi masalah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya sinergi antar perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan bersama. Ia berharap seluruh kampus dapat bergerak secara kolektif untuk menciptakan perubahan dalam manajemen birokrasi yang lebih baik.

“Saya ingin perguruan tinggi dapat bergerak bersama untuk mewujudkan perubahan manajemen birokrasi yang lebih baik dan juga perubahan yang membuahkan hasil,” ujarnya.

Workshop ini menegaskan bahwa perguruan tinggi di Indonesia kini berada pada titik krusial. Untuk tetap relevan, mereka harus mengembangkan analis kebijakan yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga mampu berpikir kritis, etis, dan adaptif. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan riil dan mampu menanggapi perubahan global secara tepat waktu.