27 Kasus Joki UTBK 2026, 7 Hadir Kekhawatiran di Lokasi Ujian

27 kasus penggunaan joki sebagai peserta pengganti pada UTBK-SNBT 2026 telah teridentifikasi. 7 di antaranya benar‑benar hadir di lokasi ujian. Kasus ini diangkat ke kepolisian oleh pusat UTBK.

Ketua Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Eduart Wolok, menjelaskan proses pelaporan. “Iya, jadi semua yang saat ini proses pelaporan itu dilakukan masing-masing pusat UTBK dulu, karena kecurangannya dilakukan di pusat UTBK masing-masing,” ujarnya setelah konferensi pers pengumuman hasil UTBK SNBT di Graha Kemdiktisaintek, Jl Pintu 1 Senayan, Jakarta, Senin (25 Mei 2026).

Ia menambahkan bahwa setelah proses selesai, pihaknya akan merekap seluruh kasus dan menilai apakah ada yang perlu dilaporkan secara kelembagaan oleh MRPTNI atau sudah tertangani lewat aparat hukum di tempat kejadian.

Menurut data Mendiktisaintek, joki UTBK 2026 mayoritas memiliki klien calon mahasiswa yang hendak mendaftar ke fakultas kedokteran. Para joki terungkap melalui face recognition dan AI yang memanfaatkan database wajah joki atau peserta ujian sebelumnya.

“Pakai joki, kita dari situ pakai face recognition, kita juga pakai AI, memanfaatkan database‑database tahun sebelumnya. Karena kita mensinyalir bahwa pelaku kecurangan itu kan berasal dari satu kelompok tertentu, artinya satu, seperti kelompok yang memang they by design melakukan proses kecurangan, jadi orangnya itu‑itu saja,” kata Eduart di sela konferensi pers.

Ia menjelaskan bahwa database berisi banyak foto‑foto dari ujian sebelumnya. “Itu kok misalnya 4 tahun lalu pernah ikut ujian? Kan tidak mungkin ya 4 tahun lalu (ikut), sekarang ikut ujian. Utau 3 tahun lalu. Nah itu sudah ada keanehan‑keanehan itu,” tambahnya.

Di sisi lain, Brian mengungkapkan bahwa pada UTBK juga terungkap jaringan yang menawari orang tua calon mahasiswa baru (camaba) cara masuk ilegal dengan jasanya. Ia menegaskan pentingnya integritas bagi orang tua.

“Ada satu jaringan yang berhasil dibongkar, bahwa mereka memang by intention melakukan penawaran pada orang tua‑orang tua, dan lain sebagainya. Nah ini kita betul‑betul mengingatkan kepada seluruh orang tua, seluruh perseta, bagaimanapun ini adalah pendidikan itu membangun masa depan, tentu tidak mungkin dibarengi dengan proses‑proses yang melanggar integritas,” ucapnya.

Kasus ini menyoroti praktik penipuan yang masih berlangsung di sistem ujian nasional. Penegakan hukum dan pengawasan kelembagaan menjadi kunci untuk mencegah kecurangan lebih lanjut. Dengan memanfaatkan teknologi seperti face recognition, pihak berwenang dapat mengidentifikasi pola kecurangan yang berulang, sementara jaringan joki diharapkan dapat diatasi melalui edukasi dan penegakan hukum yang tegas.