3 SD di Jatim Tak Kebagian Murid Baru Tahun Ini

Di Jawa Timur, sejumlah sekolah dasar negeri menghadapi situasi sulit. Beberapa di antaranya bahkan tidak mendapatkan satu pun murid baru untuk tahun ajaran 2026/2027. Kondisi ini dinilai sebagai tanda bahaya yang perlu direspons dengan penataan ulang peta pendidikan, terutama yang berkaitan dengan perubahan demografi penduduk.

M Isa Ansori, seorang pemerhati pendidikan dan kebudayaan, menyebut fenomena ini sebagai sinyal kuat. Menurutnya, tata kelola pendidikan dasar harus dievaluasi secara menyeluruh. "Persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan kebijakan regrouping sekolah," kata Isa pada 14 Juli 2026.

Ia menjelaskan, sebagian besar SD negeri dibangun puluhan tahun lalu. Tujuannya saat itu jelas: mendekatkan layanan pendidikan ke tempat tinggal anak-anak. Namun, kondisi permukiman kini sudah berubah drastis.

Beberapa faktor disebut Isa sebagai penyebab utama. Angka kelahiran terus menurun. Program pengendalian jumlah anak dalam keluarga juga berperan. Urbanisasi dan munculnya kawasan permukiman baru ikut mengubah peta persebaran anak usia sekolah. "Akibatnya, tidak sedikit sekolah yang dahulu berada di tengah permukiman kini justru jauh dari konsentrasi calon peserta didik," jelasnya.

Pola pikir orang tua dalam memilih sekolah juga berubah. Kini, kedekatan lokasi bukan lagi satu-satunya pertimbangan. Kualitas pembelajaran, prestasi sekolah, penguatan pendidikan karakter dan agama, serta fasilitas yang dimiliki sekolah menjadi faktor penentu. "Persaingan antarsekolah tidak lagi ditentukan oleh kedekatan lokasi semata," imbuh Isa.

Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan fenomena ini sebagai momentum. Perencanaan pendidikan dasar yang lebih adaptif perlu segera disusun. Salah satu langkah yang disarankan adalah membuat peta demografi pendidikan berdasarkan proyeksi penduduk hingga 20 tahun ke depan.

"Data kependudukan, angka kelahiran, peserta didik PAUD dan TK, hingga Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) juga perlu diintegrasikan sebagai dasar perencanaan kebutuhan sekolah," sarannya.

Pemerintah juga perlu melakukan audit terhadap persebaran sekolah. Hal ini harus disesuaikan dengan perkembangan kawasan permukiman baru. Mutu setiap sekolah juga harus ditingkatkan agar memiliki daya saing. Distribusi guru dan sarana pendidikan perlu ditata kembali secara proporsional.

Isa menekankan, kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah sebaiknya menjadi pilihan terakhir. Keputusan itu harus didasari kajian akademik, sosial, dan demografi yang komprehensif. "Kebijakan regrouping sebaiknya menjadi pilihan terakhir setelah melalui kajian akademik, sosial, dan demografi secara komprehensif," tuturnya.

Ia juga mengingatkan agar fenomena ini tidak dilihat sebagai kegagalan sekolah. Lebih tepatnya, ini adalah alarm perubahan demografi Indonesia. "Kebijakan pendidikan harus mampu mengikuti perubahan penduduk dan pola hidup masyarakat sehingga setiap anak tetap memperoleh akses pendidikan yang berkualitas, dekat dengan tempat tinggalnya, dan sesuai dengan kebutuhan masa depan," pungkasnya.

Beberapa daerah di Jawa Timur sudah merasakan dampaknya secara langsung. Di Tulungagung, ada tiga sekolah dasar yang sama sekali tidak mendapatkan murid baru pada tahun ajaran 2026/2027. Sejumlah sekolah lainnya hanya kebagian murid kurang dari tiga orang.

Rifka Zuyun Umadah, Kasi Kelembagaan Bidang SD Dinas Pendidikan Tulungagung, menyebut tiga SD yang tidak mendapat murid adalah SD Negeri 4 Besuki, SDN 5 Bungur, dan satu SD swasta Dlodo di Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban.

Kondisi serupa terjadi di SD Negeri Nailan, Kecamatan Slahung, Ponorogo. Sekolah dasar negeri itu sudah dua tahun berturut-turut tanpa siswa baru. Akibatnya, kelas 1 dan kelas 2 sekarang tidak memiliki murid sama sekali.

Sementara itu, SDN Gunungsari 4 Kota Batu—sekolah yang dikenal dengan sebutan SD Satap (Satu Atap) karena terintegrasi dengan SMP—hanya mendapatkan delapan siswa baru. Pihak sekolah mengaku tidak lagi kaget. Kekurangan murid di SD Satap sudah berlangsung bertahun-tahun.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan demografi dan pola hidup masyarakat telah menciptakan ketimpangan antara ketersediaan sekolah dan kebutuhan pendidikan. Tanpa perencanaan yang matang dan berbasis data, masalah ini kemungkinan akan terus berulang di tahun-tahun mendatang.