Bali Terjepit Sampah: 3.400 Ton Harian Menambah Beban Sanitasi

Bali kini berada di tengah krisis lingkungan yang serius, di mana sampah menumpuk dengan laju yang mengkhawatirkan, yaitu 3.400 ton setiap hari.

Seorang pakar lingkungan dari Universitas Indonesia menanggapi situasi ini dengan kalimat singkat: "kegagalan sistemik."

Jika kita memikirkan kembali sejarah, kapan masyarakat di kepulauan Indonesia benar-benar mulai menyadari atau bahkan mengembangkan praktik yang merugikan terkait pengelolaan sampah? Jawabannya terletak pada catatan sejarah yang panjang.

Masalah pembuangan sampah sembarangan memiliki implikasi historis yang mendalam. Sejak masa Hindia Belanda, hal ini telah tercatat secara detail. Ronal Ridhoi, dosen di Jurusan Sejarah Lingkungan Universitas Negeri Malang, mengungkapkan bahwa baru pada awal abad ke‑20 pemerintah kolonial mulai menyadari pentingnya masalah sanitasi perkotaan.

“Pada masa itu, pusat‑pusat perkotaan besar seperti Batavia (Jakarta), Surabaya, dan Semarang mulai dipadati kaum Urban,” ujarnya. “Kaum urban yang terdiri dari beragam etnis pribumi, Timur Asing, dan Eropa ternyata belum banyak memiliki kesadaran akan pembuangan sampah. Mereka membuang sampah di depan rumah, di bak‑bak sampah, atau bahkan dibuang begitu saja. Ada juga yang membuangnya ke selokan dan sungai,”

Konsekuensi dari kebiasaan ini masih terasa hingga hari ini. Krisis sampah yang melanda Bali saat ini terhalang oleh ancaman polusi plastik yang semakin mendekat dan dampaknya terhadap pariwisata. Namun, tantangan sampah pada masa kolonial justru menghadirkan risiko yang jauh lebih serius yakni wabah penyakit.

Ronal menjelaskan bahwa pada masa itu, jenis sampah belum didominasi oleh plastik, melainkan sebagian besar terdiri dari sampah organik rumah tangga, termasuk sisa makanan. Meskipun bersifat organik dan dapat terurai secara alami, tindakan membuang sampah sembarangan telah menimbulkan konsekuensi yang signifikan.

“Banyak masyarakat perkotaan yang membakar, mengubur, atau bahkan menimbun sampah mereka, sehingga pemandangan kota jadi kurang estetis. Budaya buang sampah sembarangan ya sudah ada. Sampah organik yang mendominasi itu, jika membusuk, menjadi penyebab wabah penyakit,”

Perubahan signifikan dalam kesadaran perencanaan kota dipicu oleh bencana kesehatan masyarakat yang besar. Wabah tersebut, yang meluas dengan cepat sejak tahun 1910‑an, memaksa pemerintah kolonial (Gemeente) untuk bertindak dan secara sistematis meningkatkan upaya sanitasi kota.

Mengingat krisis kebersihan dan wabah pes, pemerintah Hindia Belanda memulai penyusunan rencana komprehensif untuk pengelolaan sanitasi. Pada tahun 1922, Surabaya menyaksikan perkembangan penting dengan diberlakukannya Vuilnisverordening, yang menandai adanya peraturan resmi mengenai pengelolaan sampah.

Sejak saat itu, sistem pengelolaan sampah hulu ke hilir serupa dengan yang saat ini diusulkan oleh pakar lingkungan UI, Yuki Wardhana, untuk Bali mulai terbentuk. “Melalui Vuilnisverordening itu, pemerintah membuat bak penampungan sampah di depan rumah masing-masing atau di sudut jalan. Penduduk perkotaan bertanggung jawab untuk membuangnya di sana,”

“Sistem ini juga menciptakan lapangan kerja baru yang diisi oleh masyarakat pribumi. Penduduk pribumi banyak yang bekerja sebagai tukang angkut sampah dengan gerobak, tukang siram jalan, hingga tukang sapu jalan. Sampah‑sampah itu nantinya dikumpulkan di TPA yang disediakan oleh Dinas Kebersihan Kota,”

Secara keseluruhan, sejarah pengelolaan sampah di Indonesia menunjukkan bahwa masalah ini sudah lama ada dan telah memunculkan dampak kesehatan serta sosial. Pengalaman masa kolonial, dengan kebijakan formal seperti Vuilnisverordening dan penciptaan fasilitas TPA, menjadi pelajaran penting bagi upaya modern mengatasi krisis sampah yang masih berlangsung hingga kini.